Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, resmi mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Langkah ini diambil Massie tepat pada hari pertama sidang DPR setelah pemilu midterm, menandakan gesekan internal di tubuh Partai Republik semakin terbuka.
Dalam resolusi yang dibacakan di hadapan parlemen, Massie menuduh Hegseth telah menjalankan perintah ilegal dan membahayakan Konstitusi AS. Ada delapan pasal pemakzulan yang diajukan, mencakup tuduhan pelanggaran serius seperti keterlibatan dalam perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres, serangan terhadap kapal yang diduga pengangkut narkoba di Karibia dan Pasifik yang dikategorikan sebagai pembunuhan di luar hukum, hingga pembatasan akses media di Pentagon.
Massie, yang dikenal sebagai kritikus vokal pemerintahan Trump, menyinggung insiden bom AS di sebuah sekolah di Minab, Iran, yang menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk 120 anak-anak. Menurutnya, Hegseth telah membudayakan praktik perang yang mengabaikan aturan keterlibatan (rules of engagement) dan merugikan warga sipil.
Menanggapi tuduhan ini, Hegseth tetap angkuh dan menolak mundur. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai manuver politik semata dan menyatakan siap mempertahankan tindakannya di depan Kongres. "Jika mereka ingin memperdebatkan aksi militer yang kami ambil, saya siap melakukannya sepanjang hari," ujar Hegseth kepada wartawan.
Analisis singkat: Langkah Massie ini menjadi sinyal bahaya bagi Gedung Putih. Meski Partai Republik masih menguasai Kongres, perpecahan internal menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang agresif dan kontroversial dapat memicu perlawanan dari kubu sendiri. Bagi masyarakat AS, terutama keluarga korban militer dan aktivis HAM, resolusi ini menghidupkan kembali harapan akan akuntabilitas atas dugaan kejahatan perang. Namun, secara politis, ini bisa menjadi bumerang bagi Partai Republik yang berusaha tampil solid menjelang transisi kekuasaan kepada Partai Demokrat pada Januari mendatang.