Partai Demokrat berencana memaksa Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang melawan Iran. Langkah ini rencananya dimulai paling cepat Desember mendatang, dengan memanfaatkan momen krusial anggaran pemerintah.
Setelah memenangkan kursi mayoritas di Senat dan DPR pada pemilu sela November lalu, Demokrat merasa memiliki mandat kuat dari rakyat yang dinilai sudah muak dengan konflik tersebut. Mereka berjanji tidak akan meloloskan anggaran perang baru begitu resmi menguasai kongres pada 3 Januari mendatang.
Namun, sejumlah politisi tidak mau menunggu selama itu. Mereka menargetkan tenggat waktu 11 Desember, di mana Kongres wajib mengesahkan RUU pendanaan untuk memperpanjang operasional sejumlah lembaga federal. Kelompok ini mendesak agar RUU tersebut memuat klausul tegas yang melarang penggunaan dana untuk operasi ofensif di Iran.
Jika Kongres gagal menyepakati paket pendanaan itu, pemerintah federal terancam mengalami shutdown atau penutupan mulai 12 Desember. Anggota DPR Yassamin Ansari dan Ro Khanna menegaskan bahwa rakyat Amerika menuntut perang ini segera dihentikan, dan meloloskan anggaran tanpa batasan jelas sama saja mengabaikan suara mereka.
Strategi ini mengingatkan pada cara Kongres mengakhiri Perang Vietnam di masa lalu, yakni dengan memotong pendanaan. Senator Chris Van Hollen juga menegaskan bahwa setiap RUU yang disahkan harus memuat bahasa yang membatasi pemerintahan Trump dalam melanjutkan perang terhadap Iran.
Analisis Dampak: Langkah ini menjadi ujian politik yang berisiko. Di satu sisi, Demokrat ingin memenuhi janji kampanye untuk mengakhiri perang. Di sisi lain, penggunaan hak anggaran (power of the purse) sebagai senjata politik bisa memicu kekacauan administrasi jika gagal mencapai kesepakatan. Masyarakat Amerika kini berada di persimpangan: menginginkan perdamaian, namun juga berisiko terdampak jika layanan pemerintah lumpuh akibat shutdown.