YERUSALEM — Pemilihan umum Israel yang akan digelar 27 Oktober mendatang bukan lagi soal pergantian kebijakan, melainkan ajang adu kuat siapa yang paling garang terhadap Palestina. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang tengah menghadapi tekanan politik akibat kegagalan intelijen pada serangan 7 Oktober 2023, justru kembali mengangkat isu keamanan nasional sebagai senjata utama kampanyenya.
Dalam pernyataannya pada 29 September lalu, Netanyahu tanpa bukti konkret menuding musuh-musuh Israel tengah merencanakan serangan sebelum hari pencoblosan. Ia lantas menyinggung operasi militer di Jalur Gaza yang diklaim telah menewaskan lebih dari 100 orang yang disebutnya sebagai "teroris" dalam beberapa pekan terakhir. Analis menilai strategi ini bukan kebetulan: Netanyahu ingin menegaskan bahwa hanya dirinya yang mampu menjaga Israel dari ancaman lintas batas.
Yang menarik, insiden nyaris kecelakaan pesawat Flydubai dari Dubai ke Tel Aviv—setelah kopilot menyerang pilot dengan kapak—langsung dimanfaatkan Netanyahu untuk memperkuat narasi tersebut. Meski kredibilitasnya dipertanyakan, ia tetap bersikeras sebagai satu-satunya sosok yang layak memimpin.
Survei terbaru menunjukkan Netanyahu menghadapi ujian berat. Ini adalah pemilu pertama sejak serangan 2023 yang menewaskan 1.139 orang di Israel dan memicu perang besar di Gaza yang telah merenggut lebih dari 74.000 nyawa warga Palestina. Tiga tahun berselang, perang telah melebur dengan debat domestik tentang arah negara, sekaligus mempercepat pergeseran politik ke kanan.
Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich, yang dikenal dengan retorika rasialisnya, bahkan menyerukan agar tentara Israel "berperang" di Tepi Barat dan "melakukan apa yang kami lakukan di Gaza". Sekutunya, Moshe Feiglin, menegaskan bahwa "musuh adalah Gaza, bukan Hamas" dan mendesak aneksasi wilayah tersebut pasca-pemilu.
Analis politik Palestina Ahmed Najar menilai pernyataan-pernyataan itu bukan sekadar komentar liar, melainkan pesan elektoral yang sengaja dirancang untuk menggambarkan Palestina bukan sebagai bangsa dengan hak, melainkan sebagai "masalah demografis dan keamanan yang harus diusir, ditaklukkan, atau dihancurkan".
Dampak bagi Masyarakat: Pemilu ini tidak hanya menentukan arah Israel, tetapi juga nasib jutaan warga Palestina. Pergeseran ke kanan yang semakin dalam berarti peluang solusi dua negara kian menipis, sementara kekerasan di Gaza dan Tepi Barat berpotensi meningkat pasca-pemilu. Bagi masyarakat internasional, hasil pemilu ini akan menjadi indikator seberapa jauh norma-norma kemanusiaan telah tergeser oleh politik identitas dan militarisme.