Yerusalem, Media Online – Knesset, parlemen Israel, resmi dibubarkan pada Jumat ini setelah menyelesaikan masa jabatan penuh untuk pertama kalinya sejak tahun 1988. Pembubaran ini menjadi sinyal dimulainya hitung mundur menuju pemilu nasional yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.
Periode ini menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Israel. Knesset periode ini menjadi saksi sekaligus pengesah sejumlah kebijakan besar, termasuk dukungan penuh terhadap perang di Gaza yang pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serta operasi militer di Iran dan Lebanon. Di dalam negeri, parlemen juga mendukung perluasan permukiman ilegal secara besar-besaran di Tepi Barat.
Kritik keras datang dari sekutu sekalipun. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mengecam sederet pelanggaran yang terjadi di bawah pengawasan pemerintah Israel, termasuk penyiksaan, kekerasan seksual, dan pembunuhan sistematis terhadap warga sipil, termasuk anak-anak. Pemerintahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang oleh para pengkritiknya dituduh korupsi, merusak sistem peradilan, dan mempolitisasi badan keamanan demi kepentingan pribadi.
Menjelang pemilu, peta politik Israel mulai bergerak. Jajak pendapat terbaru dari Channel 12 menunjukkan bahwa mantan Kepala Staf Militer, Gadi Eizenkot, bersama partai barunya Yashar, menjadi penantang terkuat Netanyahu dengan proyeksi 23 kursi, unggul tipis dari Likud yang diprediksi meraih 22 kursi. Sementara itu, mantan PM Naftali Bennett dan Yair Lapid yang bergabung dalam koalisi Together diprediksi meraih 16 kursi.
Analis menilai pemilu ini akan menjadi ujian apakah publik Israel masih setia pada politik sayap kanan keras ala Netanyahu, atau mulai melirik figur alternatif yang dianggap lebih moderat. Dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga akan memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah yang masih bergolak.