Benghazi, Libya — Peta politik Libya kembali memanas. Saddam Haftar, putra jenderal kuat Khalifa Haftar, tengah bermain catur politik untuk mengamankan kursi kepresidenan. Langkah terbarunya: merestifikasi memorandum maritim dengan Turki yang selama tujuh tahun ditentang keras oleh kubu timur Libya.
Parlemen Libya di Benghazi (HoR) resmi meratifikasi kesepakatan maritim dengan Turki pada 20 Oktober lalu. Keputusan ini langsung menuai kecaman dari Uni Eropa, Yunani, Israel, dan Mesir. Namun bagi Saddam, ini bukan sekadar soal maritim, melainkan tiket menuju dukungan Ankara dalam perebutan kekuasaan di Libya.
Sehari sebelum voting, HoR menyingkirkan Ketua Parlemen Aguila Saleh yang telah menjabat 12 tahun. Saleh dikenal sebagai sekutu utama Mesir di timur Libya dan penghalang utama ratifikasi kesepakatan Turki. Penggantinya, Al-Salhin Abdulnabi, diketahui ramah terhadap Turki. Langkah ini dianggap sebagai 'kudeta istana' yang membuka jalan bagi Saddam menuju kursi presiden, terlebih ayahnya, Khalifa Haftar, sudah berusia lanjut.
Saat ini, Amerika Serikat melalui Massad Boulos, penasihat senior Presiden Trump untuk urusan Arab dan Afrika, tengah mencoba menengahi kesepakatan bagi hasil kekuasaan antara Tripoli dan Benghazi. Skema ini berpotensi menempatkan Saddam sebagai presiden Libya. Namun, skenario itu butuh restu Turki yang memiliki pengaruh besar di Libya barat.
Analisis Dampak: Langkah Saddam ini adalah taruhan besar. Ia mempertaruhkan hubungan historis AS dengan poros Yunani-Siprus-Israel yang tidak nyaman dengan ekspansi Turki. Di sisi lain, Eropa semakin terpinggirkan dalam urusan Libya. Bagi masyarakat Libya, manuver ini bisa mempercepat berakhirnya kekosongan kepemimpinan, namun juga berisiko memicu ketegangan baru dengan negara tetangga yang menolak klaim maritim Turki.