New Delhi, Al Jazeera – Pemerintah India mengambil langkah kontroversial dengan memblokir aplikasi pesan Telegram hingga Senin depan. Bukan tanpa alasan, langkah ini diambil setelah platform tersebut diduga menjadi sarang kebocoran soal ujian nasional yang krusial.
Kementerian Pendidikan India, melalui Badan Pengujian Nasional (NTA), secara resmi menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai respons terhadap penyalahgunaan Telegram oleh sindikat kecurangan. Mereka memanfaatkan fitur edit pesan untuk mengelabui dan menipu para kandidat yang akan mengikuti Ujian Masuk Kedokteran Nasional (NEET) ulang pada 21 Juni 2026.
Pemblokiran ini menggunakan pasal ketat dalam Undang-Undang Teknologi Informasi (IT Law) yang memberi wewenang pemerintah untuk memblokir situs demi 'kedaulatan dan integritas' negara. Namun, para aktivis menilai pasal ini kerap digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat.
Kemarahan publik semakin memuncak setelah sebelumnya pemerintah membatalkan ujian NEET karena soal-soalnya bocor. Insiden ini memicu protes besar-besaran di kalangan mahasiswa dan memunculkan gerakan satir viral bernama 'Partai Jantan Kecoa' (Cockroach Janta Party) yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.
Pemerintah India mengakui bahwa pemblokiran ini akan merepotkan ratusan ribu pengguna Telegram, namun mereka menyebutnya sebagai 'upaya terakhir' karena permintaan penghapusan konten sebelumnya tidak diindahkan oleh platform tersebut.
Analisis Dampak: Langkah ini menandai eskalasi baru dalam perang pemerintah India melawan kebocoran ujian, namun berpotensi memicu gelombang baru protes dari pengguna internet yang melihatnya sebagai bentuk sensor. Di sisi lain, Telegram yang merupakan pasar terbesar kedua setelah WhatsApp di India, kini berada di bawah tekanan regulasi yang sangat ketat.