Lima negara Uni Eropa—Jerman, Austria, Belanda, Denmark, dan Yunani—resmi menggandeng Rwanda untuk menampung migran yang permohonan asilumnya ditolak. Fasilitas yang disebut 'return hub' ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027.
Langkah ini menjadi babak baru dalam kebijakan migrasi Eropa yang semakin keras. Alih-alih menampung mereka di dalam negeri, negara-negara tersebut memilih skema outsourcing ke negara ketiga. Bagi masyarakat Eropa, kebijakan ini mungkin dianggap solusi untuk menekan angka imigran ilegal dan mengurangi beban anggaran sosial. Namun, bagi kelompok pegiat hak asasi manusia, langkah ini menuai kritik keras karena dianggap memindahkan tanggung jawab kemanusiaan ke negara di luar blok Eropa.
Dampaknya bagi Indonesia dan warga global, kebijakan ini bisa menjadi preseden buruk bagi negara berkembang lainnya. Jika model deportasi ke negara ketiga ini sukses secara politis di Eropa, bukan tidak mungkin negara lain akan meniru skema serupa. Selain itu, kondisi para pengungsi di Rwanda nanti perlu diawasi ketat, mengingat rekam jejak Rwanda dalam menangani pengungsi sebelumnya sempat menuai kontroversi internasional terkait standar kelayakan hidup.