Jakarta – Sebuah gejolak internal melanda Human Rights Watch (HRW), organisasi hak asasi manusia terkemuka dunia. Omar Shakir, Direktur HRW untuk wilayah Israel dan Palestina yang telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun, secara mengejutkan memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan drastis ini dipicu oleh dugaan pemblokiran laporan sensitif yang menuding Israel melakukan 'kejahatan terhadap kemanusiaan' terkait penyangkalan hak kembali pengungsi Palestina.
Dalam keterangannya kepada Al Jazeera, Shakir mengungkapkan kekecewaannya mendalam. Laporan yang ia susun itu, katanya, berupaya menghubungkan penghapusan kamp-kamp di Gaza dengan pengosongan kamp di Tepi Barat, serta serangan terhadap UNRWA, badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina. Shakir menyebut situasi ini sebagai 'Nakba 2.0', merujuk pada 'Nakba' atau 'malapetaka' tahun 1948, saat 750.000 warga Palestina diusir dari tanah mereka. Laporan tersebut, lanjut Shakir, secara lugas mendokumentasikan bagaimana penolakan hak kembali ini dapat dikategorikan sebagai 'kejahatan terhadap kemanusiaan'.
Menurut surat pengunduran diri Shakir yang dilihat Al Jazeera, Executive Director HRW yang baru, Philippe Bolopion, khawatir laporan itu akan disalahartikan oleh 'detraktor' sebagai seruan untuk 'menghapus secara demografis karakter Yahudi negara Israel'. Kekhawatiran ini menjadi alasan utama penahanan publikasi laporan yang sebenarnya sudah mendapat lampu hijau dalam tinjauan internal HRW. Shakir menegaskan bahwa insiden ini telah membuatnya kehilangan kepercayaan pada integritas kerja dan komitmen HRW dalam melaporkan fakta dan menerapkan hukum secara berprinsip.
HRW, melalui pernyataan resmi, membenarkan penundaan publikasi draf laporan tentang hak kembali pengungsi Palestina. Mereka beralasan bahwa laporan tersebut mengangkat isu yang kompleks dan krusial, sehingga 'aspek penelitian dan dasar faktual untuk kesimpulan hukum kami perlu diperkuat untuk memenuhi standar tinggi Human Rights Watch'. Proses penguatan ini, kata HRW, masih berlangsung.
Peristiwa ini bukan sekadar pergantian staf biasa; ia menyoroti tekanan luar biasa yang dihadapi organisasi HAM saat mengulas konflik geopolitik sarat kepentingan seperti Israel-Palestina. Tuduhan 'kejahatan terhadap kemanusiaan' adalah klaim serius yang berpotensi memicu konsekuensi hukum dan diplomatik besar. Pemblokiran laporan ini, terlepas dari alasan internal HRW, berisiko mengikis kredibilitas organisasi di mata publik dan aktivis, terutama mereka yang mengadvokasi hak-hak Palestina.
Hak kembali pengungsi Palestina adalah salah satu isu paling sentral dan sensitif dalam konflik berkepanjangan ini. Ketegangan seputar UNRWA, badan yang memberikan layanan vital bagi jutaan pengungsi, juga telah meningkat, dengan beberapa negara menghentikan pendanaan di tengah tuduhan keterlibatan dalam serangan tertentu – tuduhan yang sedang diselidiki. Insiden ini, dengan demikian, tidak hanya mengguncang internal HRW tetapi juga menambah kompleksitas narasi seputar konflik yang sudah sangat terpolarisasi, sekaligus mempertanyakan sejauh mana organisasi global mampu mempertahankan objektivitasnya di tengah tekanan politik yang intens.