Situasi operasi penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat memanas. Menyusul insiden penembakan fatal yang menewaskan dua warga sipil AS oleh aparat imigrasi, seorang pejabat tinggi Gedung Putih memberi sinyal bakal ada pergeseran strategi. Namun, janji ini datang bersamaan dengan ketegasan melanjutkan perburuan migran tak berdokumen, memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Adalah Tom Homan, yang dijuluki 'border czar' oleh Presiden Donald Trump, yang menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Minnesota. Ia dikirim ke sana setelah Renee Nicole Good dan Alex Pretti, dua warga AS, tewas ditembak oleh aparat imigrasi federal. Homan mengisyaratkan akan berupaya bekerja sama dengan pejabat lokal yang selama ini menentang keras tindakan terhadap imigran dan para demonstran.
Meski begitu, Homan tak luput menyalahkan pemerintahan Joe Biden dan kebijakan pejabat lokal atas eskalasi ketegangan belakangan ini. Menurutnya, kerja sama yang lebih baik seharusnya bisa meredakan amarah publik. Ia bahkan bersumpah akan bertahan di posisinya sampai 'masalah selesai', sembari menegaskan fokus pada 'operasi penegakan hukum terarah' yang menargetkan individu yang dianggap sebagai ancaman keamanan publik dan nasional.
Namun, pernyataan 'operasi terarah' ini langsung mendapat sorotan tajam dari para pengamat imigrasi. Mereka menuding pemerintahan AS justru makin sering menggunakan strategi 'jala pukat' atau menyasar siapa saja demi memenuhi kuota penahanan yang sangat tinggi. Buktinya, pejabat penegak hukum di tingkat negara bagian dan lokal pekan lalu bahkan melaporkan banyak petugas mereka yang sedang tidak bertugas dihentikan secara acak dan dimintai dokumen. Tragisnya, semua yang dihentikan adalah orang-orang kulit berwarna.
Janji kampanye Trump untuk hanya menargetkan 'kriminal' juga seolah menguap begitu saja. Tak lama setelah menjabat, juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa siapa pun yang berada di AS tanpa dokumen dianggap telah melakukan kejahatan, memperluas definisi 'target' secara drastis.
Homan memang berjanji akan terus bertemu dengan pejabat negara bagian dan lokal, bahkan menyebut adanya 'kemajuan awal' meski perbedaan pandangan masih ada. Salah satunya, ia menyebut pertemuan dengan Jaksa Agung Negara Bagian Keith Ellison yang mengklarifikasi bahwa penjara tingkat kabupaten boleh memberitahu ICE tentang tanggal pembebasan narapidana berisiko keamanan publik, agar ICE bisa mengambil alih penahanan.
Namun, apakah ini benar-benar sinyal perubahan kebijakan, masih jadi misteri. Minnesota sendiri tidak memiliki undang-undang eksplisit yang melarang kerja sama otoritas lokal dengan ICE, dan penjara negara bagian mereka memang punya rekam jejak panjang berkoordinasi dengan pejabat imigrasi untuk narapidana kriminal. Penjara kabupaten umumnya berkoordinasi berdasarkan diskresi masing-masing. Di tengah insiden fatal dan protes yang meluas, janji 'pergeseran' ini terasa seperti angin segar, namun praktik di lapangan akan membuktikan sejauh mana pemerintah AS benar-benar berkomitmen pada keadilan dan keamanan semua pihak.