Yaounde, Kamerun — Sebuah perselisihan soal proyek perbaikan jalan di Yaounde pada Maret lalu, menjelang kunjungan Paus Leo XIV ke Kamerun, membuka tabir ketegangan antara pemerintah pusat dan otoritas kota. Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Celestine Ketcha Courtes bersitegang dengan Wali Kota Yaounde Luc Messi Atangana soal rehabilitasi jalan di jalur kunjungan Paus, menurut laporan media lokal.
Insiden itu memantik pertanyaan lebih besar: siapa sebenarnya yang memegang kendali saat Presiden Paul Biya tidak berada di tempat? Biya, 93 tahun, telah memimpin Kamerun sejak 1982. Absennya yang berkepanjangan dari publik semakin menyorot cara pengambilan keputusan, siapa yang punya akses langsung ke presiden, dan seberapa besar kewenangan yang dijalankan orang-orang di sekelilingnya.
Biya kembali ke Yaounde pada 20 Agustus setelah lebih dari 10 minggu berada di Eropa sejak 7 Juni. Namun kepulangannya tak serta-merta meredam pertanyaan soal pengelolaan kekuasaan. Persoalannya bukan sekadar apakah negara tetap berjalan, melainkan apakah institusi dan jaringan informal yang dibangun di sekitar satu presiden mampu mengelola kekuasaan secara koheren saat ia tidak terlihat memimpin.
Konstitusi Kamerun memberi presiden kewenangan eksekutif yang sangat luas: menetapkan kebijakan nasional, mengangkat perdana menteri dan anggota kabinet atas usul PM, serta menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. PM memimpin pemerintahan dalam kerangka kebijakan presiden. Pasal 10 konstitusi memungkinkan presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada PM atau pejabat senior. Namun absen di luar negeri tidak otomatis membuat presiden dianggap tidak mampu menjalankan tugas, dan tidak serta-merta memindahkan kekuasaan konstitusionalnya ke PM. Pemerintah juga tidak pernah memberi penjelasan rinci apakah ada delegasi kewenangan yang berlaku selama Biya absen panjang.
Riset Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menemukan Biya menghabiskan setidaknya empat setengah tahun di luar negeri untuk kunjungan pribadi selama lebih dari tiga dekade. Investigasi yang menelusuri catatan perjalanannya sejak 1982 itu kembali mempertanyakan seberapa besar urusan pemerintahan bergantung pada keterlibatan langsungnya. Salah satu nama yang jadi pusat perdebatan adalah Ferdinand Ngoh Ngoh, Sekretaris Jenderal Kepresidenan, yang menurut biografi resmi Kantor PM memegang peran kunci dalam arsitektur kekuasaan istana.
Dampak bagi masyarakat: Ketidakjelasan siapa yang berwenang membuat kebijakan saat presiden absen berpotensi memperlambat layanan publik dan memicu konflik antarlewat seperti kasus jalan di Yaounde. Bagi warga, ketidakpastian ini berarti proyek infrastruktur bisa jalan di tempat, sementara biaya koordinasi politik meningkat. Di sisi lain, absennya pemimpin dalam waktu lama membuka ruang bagi jaringan informal di sekitar istana untuk mendominasi pengambilan keputusan — sebuah pola yang lazim di negara dengan kekuasaan terpusat pada satu figur.