Sebuah terobosan besar untuk lautan dunia! Perjanjian PBB yang bersejarah untuk melindungi keanekaragaman hayati di laut lepas (High Seas) akan segera berlaku. Pakta ini digadang-gadang jadi penyelamat jutaan spesies dari berbagai ancaman, mulai dari perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, hingga penambangan laut dalam.
Secara resmi dikenal sebagai Agreement on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction (BBNJ), perjanjian ini mulai diberlakukan setelah 81 pemerintahan mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional mereka. Total, 148 negara, atau lebih dari tiga perempat anggota PBB, telah menandatangani Traktat Laut Lepas ini sejak diadopsi pada Juni 2023. Negara-negara yang sudah meratifikasi termasuk negara kepulauan seperti Palau, Kuba, dan Maladewa, serta raksasa ekonomi seperti Tiongkok, Jerman, Jepang, Prancis, dan Brasil. Perjanjian ini mencakup area seluas dua pertiga samudra dunia, rumah bagi sekitar 10 juta spesies berbeda, banyak di antaranya bahkan belum teridentifikasi.
Rebecca Hubbard, Direktur High Seas Alliance, organisasi non-pemerintah pendukung perjanjian ini, menyebut pakta ini sebagai cara untuk melindungi 'bagian luar biasa dari planet kita'. Ia menambahkan, 'Laut lepas penuh kehidupan, dari plankton kecil hingga paus raksasa yang bergantung padanya. Kita baru mulai memahami betapa pentingnya dunia luas yang saling terhubung ini bagi kesehatan seluruh planet kita.' Baik itu gunung bawah laut, dataran dan palung laut dalam, perairan kutub yang dingin, atau jalur migrasi spesies di lautan terbuka, laut lepas disebut sama vitalnya dengan luasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menggambarkan perjanjian ini sebagai 'garis hidup bagi samudra dan kemanusiaan,' mengingat ancaman yang dihadapinya meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Guterres menjelaskan, pakta ini mencakup lebih dari dua pertiga lautan, menetapkan aturan mengikat untuk melestarikan dan menggunakan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan, berbagi manfaat secara lebih adil, menciptakan kawasan lindung, serta memajukan sains dan pembangunan kapasitas.
Namun, tidak semua negara langsung meratifikasi. Amerika Serikat, yang telah menandatangani perjanjian pada tahun 2023, masih menjadi salah satu negara 'penahan,' bersama India, Inggris, dan Rusia. Negara-negara yang baru menandatangani namun belum meratifikasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi persyaratannya, tetapi mereka diharapkan menahan diri dari aktivitas yang bertentangan dengan tujuan perjanjian. Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah mengumumkan rencana negaranya untuk menarik diri dari berbagai konvensi dan perjanjian PBB, meskipun Traktat Laut Lepas ini tidak termasuk dalam daftar 66 organisasi yang akan mereka tinggalkan. Trump juga pernah menandatangani perintah kontroversial untuk meningkatkan penambangan laut dalam, sebuah aktivitas yang justru menjadi salah satu ancaman yang ingin diatasi oleh perjanjian ini.