Manila – Pemerintah Filipina melayangkan kecaman keras terhadap media China Daily setelah memposting video buatan AI yang dianggap rasis dan menghina. Video yang diunggah pada 10 Juli lalu itu menampilkan seekor monyet berbaju Filipina yang didorong paksa oleh tangan bergambar bendera AS dan Jepang ke panggung karaoke di atas perahu.
Dalam video tersebut, monyet itu diteriaki karena salah menyanyikan lagu, lalu mengeluarkan kertas bertuliskan 'Putusan Arbitrase Laut China Selatan'. Adegan berakhir dengan monyet tersebut terlempar ke laut dan disemprot meriam air. Media China Daily menyertakan keterangan yang mengulangi posisi Beijing, bahwa putusan arbitrase itu bukan solusi perdamaian, melainkan sumber konfrontasi.
Kementerian Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa perbedaan pendapat hukum tidak bisa dibenarkan dengan menghadirkan gambar yang merendahkan martabat manusia. 'Gambar seperti ini hanya akan memperlebar ketidakpercayaan antara Filipina dan China,' demikian pernyataan resmi mereka. Pihaknya pun mendesak agar video tersebut segera dihapus.
Menteri Pertahanan Filipina, Gilbert Teodoro, menyebut video itu sebagai 'propaganda tercela' yang memperlihatkan kebangkrutan moral dan intelektual mesin propaganda China. Ia bahkan menyebut perilaku Partai Komunis China akhir-akhir ini terlalu jelas untuk diabaikan.
Ketegangan antara Manila dan Beijing di Laut China Selatan memang terus memanas dalam beberapa tahun terakhir. Titik sengketa utama adalah Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal (dikenal China sebagai Pulau Huangyan). Penjaga Pantai China rutin menggunakan meriam air bertekanan tinggi yang telah menyebabkan kerusakan kapal dan cedera pada personel Filipina.
Pada Juni lalu, China memasang penghalang terapung di pintu masuk Scarborough Shoal yang kemudian dibongkar setelah protes diplomatik Filipina. China juga melarang Menteri Pertahanan Teodoro dan keluarga dekatnya memasuki China daratan, Hong Kong, dan Makau.
Insiden ini terjadi menjelang peringatan satu dekade putusan Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang memenangkan Filipina. Putusan 2016 itu menyatakan klaim luas China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Namun Beijing mengabaikan putusan tersebut dengan alasan pengadilan tidak memiliki yurisdiksi.
Analisis: Penggunaan konten buatan AI untuk propaganda menunjukkan eskalasi baru dalam perang informasi di kawasan. Alih-alih meredakan ketegangan, pendekatan ini justru memperkeruh suasana diplomatik. Bagi masyarakat Indonesia yang juga memiliki kepentingan di Laut Natuna Utara, dinamika ini menjadi pengingat bahwa sengketa maritim bisa berubah menjadi konfrontasi di ranah digital yang tidak kalah berbahayanya.