Pemerintah Kolombia dan kelompok kriminal terbesar di negara itu, Gulf Clan, sepakat melanjutkan pembicaraan damai. Kesepakatan ini menjadi sorotan setelah negosiasi sempat terhambat gara-gara Presiden Gustavo Petro dituding akan menargetkan pemimpin Gulf Clan, Jobanis de Jesus Avila Villadiego alias Chiquito Malo, atas desakan Amerika Serikat.
Sebelumnya, ketegangan muncul setelah pertemuan Presiden Petro dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan tersebut, Trump disebut mendesak Kolombia untuk lebih agresif memerangi kartel narkoba. Petro kemudian setuju memprioritaskan penangkapan tiga "gembong" narkoba kelas kakap, termasuk Chiquito Malo. Merasa terancam, Gulf Clan pun langsung menunda semua proses negosiasi damai, menuntut kejelasan dari pemerintah Kolombia.
Namun, dalam pernyataan bersama, kedua pihak kini menyatakan "rintangan" telah teratasi. Pembicaraan damai akan kembali bergulir dengan dimediasi oleh Gereja Katolik, serta empat negara: Qatar, Spanyol, Norwegia, dan Swiss. Ini adalah bagian dari program "Total Peace" yang digagas Presiden Petro sejak ia menjabat pada 2022. Petro, presiden sayap kiri pertama Kolombia, memang memilih jalur negosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata dan jaringan kriminal, sebuah pendekatan yang berbeda jauh dari upaya militeristik pemerintah-pemerintah sebelumnya yang didukung AS dalam "perang melawan narkoba".
Gulf Clan, yang juga dikenal sebagai Gaitanist Self-Defence Forces (ECG), merupakan salah satu kartel narkoba terbesar dan terkuat di Kolombia dengan sekitar 9.000 pejuang. Kelompok ini telah ditetapkan AS sebagai "organisasi teroris asing" pada Desember lalu. Keterlibatan Gulf Clan ini adalah bagian dari konflik internal Kolombia yang sudah berlangsung enam dekade, melibatkan berbagai kelompok bersenjata, pemberontak sayap kiri, pasukan pemerintah, dan paramiliter sayap kanan yang saling berebut kendali wilayah.
Langkah Kolombia melanjutkan negosiasi dengan Gulf Clan ini menunjukkan rumitnya upaya perdamaian di tengah tekanan domestik dan internasional. Di satu sisi, AS (khususnya Trump) terus mendesak Kolombia untuk menindak tegas kartel. Bahkan, Trump sempat mengancam akan menyerang Kolombia jika Petro tidak "berhati-hati" dalam memerangi narkoba. Di sisi lain, program "Total Peace" Petro juga menghadapi tantangan besar, termasuk serangkaian ledakan kekerasan baru, seperti insiden di perbatasan Venezuela yang sempat menangguhkan pembicaraan dengan kelompok ELN. Petro juga ditekan oleh kelompok sayap kanan di dalam negeri untuk memastikan keadilan bagi para korban perdagangan narkoba. Keberlanjutan pembicaraan damai ini menjadi taruhan besar bagi stabilitas Kolombia, sekaligus ujian bagi pendekatan non-militeristik dalam mengatasi konflik yang berakar dalam.