Washington, DC – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengumpulkan lebih dari 65 negara dalam sebuah pertemuan tingkat menteri yang membahas kebangkitan terorisme politik dari kelompok ‘sayap kiri’. Konferensi bertajuk 'Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism' ini digelar pada Kamis (waktu setempat) di Washington.
Inisiatif ini memicu perdebatan sengit. Sejumlah organisasi hak asasi manusia, termasuk American Civil Liberties Union (ACLU), mengkritik langkah ini. Mereka menilai label 'terorisme sayap kiri' terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam oposisi politik yang sah, bukan untuk menangani ancaman keamanan nyata.
Pertemuan ini merupakan bagian dari strategi kontra-terorisme AS tahun 2026 yang secara spesifik menyebut tiga ancaman utama: 'terorisme Islam', 'narko-terorisme', dan 'ekstremisme sayap kiri yang keras, termasuk Anarkis dan Anti-Fasis'. Strategi ini menonjol karena justru menghilangkan ancaman dari kelompok supremasi kulit putih dan ekstremisme sayap kanan, yang selama ini dianggap sebagai ancaman domestik utama di AS.
Analis keamanan internasional, Thomas Renard dari Pusat Kontra-Terorisme Internasional di Den Haag, menilai langkah ini sebagai politisasi besar-besaran isu kontra-terorisme. “Yang kita lihat sekarang adalah kontra-terorisme telah sepenuhnya dipolitisasi. Ancaman dari terorisme sayap kanan, yang selama beberapa dekade dianggap sebagai ancaman domestik utama, kini lenyap dari strategi kontra-terorisme AS,” ujarnya kepada Al Jazeera.
Menariknya, meski undangan dikirim ke lebih dari 70 negara, banyak negara Eropa justru mengirim wakil menteri atau pejabat setingkat lebih rendah. Hal ini diartikan sebagai bentuk ketidaksetujuan diam-diam terhadap agenda yang dianggap terlalu partisan. Israel dilaporkan menjadi salah satu negara yang mengirim menteri luar negerinya, Gideon Saar, untuk hadir secara langsung.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperluas koordinasi intelijen, meningkatkan pertukaran informasi, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional. Namun, di tengah kontroversi ini, banyak pihak mempertanyakan apakah AS justru sedang mengalihkan perhatian dari ancaman ekstremisme sayap kanan yang terus tumbuh.