Kawasan perbatasan Afghanistan dan Pakistan yang dikenal sebagai Garis Durand kembali bergejolak. Pemerintah Taliban Afghanistan melalui juru bicaranya, Zabihullah Mujahid, mengumumkan bahwa mereka melancarkan operasi ofensif skala besar. Serangan ini disebut sebagai balasan atas gempuran udara yang dilancarkan militer Pakistan ke provinsi Nangarhar dan Paktia, Afghanistan, pekan lalu.
Kantor media korps militer Afghanistan di wilayah timur mengkonfirmasi bahwa "bentrokan sengit" pecah sejak Kamis malam. Mujahid bahkan mengklaim pasukannya berhasil menewaskan "banyak tentara" Pakistan, menawan beberapa di antaranya, serta merebut 15 pos militer musuh. Namun, juru bicara militer Afghanistan di timur, Wahidullah Mohammadi, menegaskan tidak ada korban di pihak Afghanistan.
Tentu saja, klaim ini langsung dibantah Islamabad. Kementerian Informasi Pakistan menyatakan, pasukannya memberikan "respons cepat dan efektif" terhadap tembakan Taliban di beberapa sektor di provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Mereka bahkan mengklaim telah menyebabkan "banyak korban" di pihak Afghanistan, menghancurkan sejumlah pos dan peralatan militernya.
Ketegangan antara dua negara tetangga ini memang terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Pakistan berulang kali menuduh pemerintah Taliban di Kabul gagal bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang melancarkan serangan dari wilayah Afghanistan ke Pakistan. Tuduhan ini selalu disangkal Taliban. Sebelumnya, pada hari Minggu, militer Pakistan melancarkan serangan udara yang diklaim menewaskan setidaknya 70 pejuang. Namun, Afghanistan menolak klaim tersebut, menyebut korban tewas adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Perlintasan darat perbatasan pun sering ditutup sejak bentrokan mematikan pada Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 70 orang dari kedua belah pihak.
Konflik perbatasan ini bukan sekadar insiden militer biasa. Garis Durand, sepanjang 2.611 kilometer, adalah garis demarkasi yang secara historis tidak pernah diakui secara resmi oleh Afghanistan, menambah rumitnya sengketa wilayah. Eskalasi terbaru ini berpotensi besar memperburuk stabilitas regional, memicu krisis kemanusiaan baru, dan mempersulit upaya perdamaian di kawasan yang sudah rentan. Masyarakat internasional harus memantau ketat situasi ini, mengingat potensi dampaknya yang luas, terutama bagi warga sipil di sepanjang perbatasan yang selalu menjadi korban utama.