Organisasi amal global Oxfam kembali merilis laporan tahunannya yang mengejutkan, bertepatan dengan pembukaan forum ekonomi elite World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Laporan ini bukan sekadar sorotan biasa, melainkan peringatan keras tentang kesenjangan kekayaan yang kian menganga dan bagaimana para miliarder tak hanya makin kaya, tapi juga semakin mengukuhkan cengkeraman mereka atas politik, media, hingga media sosial.
Analisis Oxfam mengungkap fakta mencengangkan: kekayaan kolektif para miliarder dunia melonjak drastis, nilainya setara dengan total kekayaan yang dimiliki oleh separuh populasi termiskin di Bumi, atau sekitar 4,1 miliar orang. Tahun lalu, untuk pertama kalinya, jumlah miliarder di dunia tembus angka 3.000 orang. Bahkan, orang terkaya di dunia, Elon Musk, kini punya kekayaan lebih dari setengah triliun dolar.
Kondisi ini, menurut Oxfam, bukan cuma soal uang. Para miliarder ini disinyalir memiliki pengaruh politik yang jauh melampaui warga biasa. Oxfam memperkirakan, seorang miliarder 4.000 kali lebih mungkin untuk menduduki jabatan politik dibanding warga negara pada umumnya. Sebuah survei World Values Survey di 66 negara bahkan menemukan, hampir separuh responden percaya bahwa orang kaya sering membeli pemilihan umum di negara mereka.
Selain politik, cengkeraman elite kaya juga merambah dunia komunikasi. Laporan tersebut menyoroti bagaimana kaum superkaya semakin mengontrol media, baik media tradisional maupun platform digital. Contohnya jelas terlihat dari akuisisi The Washington Post oleh bos Amazon, Jeff Bezos; pembelian Twitter/X oleh Elon Musk; Patrick Soon-Shiong yang mengambil alih Los Angeles Times; hingga miliarder sayap kanan Vincent Bollore yang memiliki CNews di Prancis.
Amitabh Behar, Direktur Eksekutif Oxfam International, dengan tegas menyatakan, “Pengaruh luar biasa yang dimiliki kaum superkaya terhadap politikus, ekonomi, dan media kita telah memperdalam ketidakadilan dan menjauhkan kita dari upaya penanggulangan kemiskinan.” Behar menambahkan, pemerintah seharusnya mendengarkan kebutuhan rakyat, mulai dari layanan kesehatan berkualitas, aksi nyata mengatasi perubahan iklim, hingga keadilan pajak.
Oxfam juga mencatat, tahun lalu terjadi 142 protes anti-pemerintah signifikan di 68 negara, yang sayangnya seringkali direspons otoritas dengan kekerasan. “Pemerintah membuat pilihan yang salah dengan memanjakan para elite dan membela kekayaan, sementara menekan hak-hak rakyat serta kemarahan mereka atas hidup yang semakin tidak terjangkau dan tak tertahankan,” pungkas Behar.