Venezuela kembali jadi sorotan dunia setelah sebuah undang-undang amnesti baru yang didukung Amerika Serikat mulai berlaku. Kebijakan ini segera membuka pintu kebebasan bagi ratusan tahanan politik. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengumumkan bahwa lebih dari 1.500 tahanan politik telah mengajukan permohonan amnesti. Sebanyak 1.557 kasus tengah diproses cepat, dan kabar gembira, ratusan orang sudah mulai dibebaskan.
Sejauh ini, 80 tahanan dilaporkan sudah menikmati kebebasan mereka, mayoritas berasal dari ibu kota Caracas. Rodriguez juga menambahkan bahwa pembebasan lebih lanjut diharapkan terjadi dalam 15 hari ke depan. Ini menjadi sebuah perubahan signifikan, mengingat selama puluhan tahun otoritas Venezuela selalu menyangkal keberadaan tahanan politik di negara tersebut.
Undang-undang amnesti ini diinisiasi oleh Presiden Interim Delcy Rodriguezâsaudari Jorge Rodriguezâsetelah ia naik ke kursi kekuasaan pasca insiden yang disebut AS sebagai penculikan pemimpin kiri Nicolas Maduro pada awal Januari. Namun, penting diingat bahwa amnesti ini tidak otomatis; setiap pemohon wajib mengajukan kasusnya ke pengadilan.
Di balik narasi rekonsiliasi, kebijakan ini tak lepas dari sorotan tajam dan kritik. Para tokoh oposisi menyuarakan kekhawatiran terkait adanya 'celah' dalam undang-undang yang mereka nilai bisa mengecualikan beberapa kasus atau individu yang selama ini menjadi target politik. Organisasi hak asasi manusia, seperti Foro Penal, juga menuntut penerapan undang-undang ini secara universal. Presiden Foro Penal, Alfredo Romero, tegas menyatakan bahwa pengecualian bagi personel militer dan tokoh politik tertentu adalah 'diskriminatif dan inkonstitusional', yang bisa menghambat tercapainya koeksistensi nasional sejati.
Poin krusial lainnya adalah ketentuan yang secara eksplisit tidak memberlakukan amnesti bagi mereka yang 'mempromosikan' atau 'memfasilitasi tindakan bersenjata atau kekerasan' terhadap kedaulatan Venezuela oleh aktor asing. Tuduhan semacam ini pernah dilontarkan Delcy Rodriguez kepada pemimpin oposisi terkemuka dan peraih Nobel Perdamaian, Maria Corina Machado, yang saat ini berada di AS. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi, keadilan, dan motif di balik undang-undang ini dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional yang menyeluruh di Venezuela.