New York - Upaya Amerika Serikat untuk memperluas embargo senjata ke seluruh wilayah Sudan resmi kandas di meja Dewan Keamanan PBB. Langkah ini tertunda setelah Rusia dan China kompak menolak proposal tersebut, memilih untuk mempertahankan status quo yang dinilai sudah usang.
Dalam sidangnya, Dewan Keamanan PBB akhirnya hanya menyetujui perpanjangan embargo untuk wilayah Darfur selama dua bulan ke depan, hingga 11 Desember. Keputusan ini diambil sebagai langkah teknis jangka pendek agar negosiasi lebih lanjut masih bisa dilakukan. Selain itu, masa tugas panel ahli yang mengawasi sanksi juga diperpanjang hingga Januari 2027.
Duta Besar AS untuk PBB, Jeff Bartos, sebelumnya keras menyerukan perluasan embargo ke seluruh Sudan. Ia menilai rezim sanksi yang ada saat ini sudah berusia lebih dari 20 tahun dan tidak lagi relevan dengan realita perang saudara yang terjadi sekarang. Namun, Rusia melalui Wakil Dubesnya, Anna Evstigneeva, bersikeras tidak akan mengizinkan perluasan pembatasan tersebut. China dan Rusia berargumen bahwa perubahan mandat harus melalui diskusi yang matang, sementara Sudan sendiri menolak embargo total karena dianggap melanggar hak bela diri negara sesuai Piagam PBB.
Konflik berkepanjangan antara Angkatan Bersenjata Sudan dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) sejak April 2023 telah menelan korban jiwa sedikitnya 59.000 orang. Angka ini diperkirakan jauh lebih tinggi mengingat sulitnya pendataan di lapangan. Krisis ini juga memicu pengungsian besar-besaran bagi 13 juta warga dan mendorong sebagian wilayah negara itu ke jurang kelaparan. Wilayah Darfur, yang luasnya sebanding dengan Spanyol, menjadi saksi bisu kekejaman perang dengan serangan rutin terhadap kamp pengungsi dan pembantaian etnis yang memakan ribuan nyawa.