FILIPINA DARURAT ENERGI NASIONAL: ADA APA DENGAN PASOKAN BBM?

Filipina kini dalam status darurat energi nasional. Presiden Ferdinand Marcos Jr. resmi mengumumkan kebijakan ini setelah menilai pasokan energi negaranya menghadapi 'bahaya yang mengancam' akibat dampak konflik Amerika Serikat-Israel di Iran dan ketegangan geopolitik global lainnya. Keputusan ini memberi pemerintah wewenang khusus untuk mengatasi krisis.

Deklarasi darurat yang berlaku selama satu tahun ini memungkinkan pemerintah Filipina untuk mengambil langkah cepat. Mulai dari pembelian bahan bakar dan produk minyak bumi dalam jumlah besar, bahkan dengan pembayaran di muka, hingga menindak tegas praktik penimbunan, spekulasi, dan manipulasi harga yang merugikan masyarakat. Sebuah komite khusus juga dibentuk untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan penting seperti BBM, pangan, obat-obatan, dan produk pertanian.

Namun, kebijakan ini muncul di tengah gelombang protes. Serikat pekerja transportasi, komuter, dan kelompok konsumen berencana mogok selama dua hari sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang terus mencekik dan lambatnya respons pemerintah. Mereka menganggap deklarasi darurat ini hanyalah 'solusi tambalan superfisial' yang gagal menyentuh akar masalah. Para pengkritik, termasuk senator dan serikat transportasi Piston, mendesak pemerintah untuk menangguhkan Pajak Cukai dan PPN atas produk BBM agar harga dapat turun drastis dan meringankan beban rakyat.

Saat ini, cadangan BBM Filipina diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari. Pemerintah berupaya keras mengamankan tambahan 1 juta barel minyak dari berbagai negara. Bahkan, Filipina tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan pengecualian agar bisa membeli minyak dari negara-negara yang diembargo AS, termasuk Iran dan Venezuela, yang menunjukkan betapa gentingnya situasi ini. Langkah ini menunjukkan keseriusan Filipina dalam mencari solusi, meskipun harus menempuh jalur diplomatik yang kompleks dan berisiko. Jika tuntutan masyarakat tidak diakomodasi, potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga BBM yang tak terkendali bisa semakin memanas.