NEW DELHI, INDIA — Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, melakukan kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri sejak dilantik sebagai presiden pada April lalu. Dalam lawatan lima hari ke India, ia bertemu Perdana Menteri Narendra Modi untuk membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perdagangan, konektivitas, hingga keamanan perbatasan dan pertahanan.
Kunjungan ini jadi sorotan tajam. Pasalnya, Min Aung Hlaing adalah jenderal yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari 2021, menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta itu memicu perang saudara berkepanjangan yang menewaskan ribuan orang dan membuat jutaan warga mengungsi.
India dan Myanmar berbagi perbatasan sepanjang 1.643 kilometer. Situasi di Myanmar berdampak langsung ke India, terutama di wilayah timur laut seperti Mizoram dan Manipur. Ribuan pengungsi dari etnis minoritas Chin telah menyeberang ke India untuk menyelamatkan diri dari konflik.
Dalam pertemuan tersebut, Modi disebut-sebut menyinggung soal demokrasi di Myanmar dan nasib Aung San Suu Kyi yang masih dalam tahanan rumah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Vikram Misri, menegaskan bahwa New Delhi mendukung proses perdamaian yang inklusif dan melibatkan semua pihak di Myanmar.
Analisis Dampak: Kunjungan ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara negara-negara besar terhadap junta Myanmar. Jika Barat cenderung mengisolasi, India justru memilih jalur diplomasi dan keterlibatan. Langkah ini dinilai pragmatis, karena India butuh stabilitas di perbatasan timurnya untuk mencegah gelombang pengungsi dan infiltrasi kelompok bersenjata. Namun, kritik menilai kunjungan ini justru melegitimasi rezim militer yang otoriter dan tidak demokratis.