PBB menilai situasi di Republik Demokratik Kongo (RDK) bagian timur kini berada di titik krusial. Utusan khusus PBB untuk Kawasan Danau Besar, Huang Xia, menyatakan bahwa upaya diplomasi yang dipimpin Amerika Serikat dan Qatar telah menunjukkan kemajuan signifikan. Namun, ia mengingatkan bahwa peluang ini tidak akan terbuka selamanya di tengah situasi keamanan dan kemanusiaan yang justru makin memburuk.
Konflik di wilayah kaya mineral itu melibatkan kelompok bersenjata M23 yang didukung Rwanda melawan tentara Kongo. Meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata di Doha pada Juli 2025 dan perjanjian damai yang difasilitasi AS di Washington pada Desember, pertempuran di lapangan masih terus terjadi. Huang menegaskan, para pihak harus segera mengubah komitmen menjadi tindakan nyata yang bisa diverifikasi.
Sebagai langkah konkret, PBB akan memfasilitasi pertemuan para menteri pertahanan dari Burundi, RDK, Uganda, Rwanda, dan Tanzania di Lusaka, Zambia, pada 18 Oktober mendatang. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk meredam ketegangan di kawasan yang sudah dilanda konflik puluhan tahun tersebut.
Dampak bagi Masyarakat: Bagi warga sipil di Kongo timur, eskalasi konflik berarti ancaman pengungsian, kelaparan, dan kekerasan yang terus menghantui. Jika peluang damai ini gagal dimanfaatkan, krisis kemanusiaan bisa meluas ke negara-negara tetangga seperti Uganda, Burundi, dan Tanzania. Sebaliknya, jika diplomasi berhasil, stabilitas kawasan bisa membuka jalan bagi pemulihan ekonomi dan akses bantuan kemanusiaan yang lebih lancar.