YERUSALEM TIMUR – Lebih dari 25.000 siswa di Yerusalem Timur memilih mogok belajar. Aksi ini sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan Israel yang mempersulit akses guru-guru dari Tepi Barat untuk mengajar di wilayah tersebut.
Mogok belajar ini awalnya diinisiasi oleh Sekretariat Umum Institusi Pendidikan Kristen di Yerusalem, dan tak lama kemudian diikuti oleh semua sekolah swasta di Yerusalem Timur. Penyebabnya adalah keputusan Israel yang membatasi jumlah hari izin kerja bagi guru-guru yang datang dari Tepi Barat. Berdasarkan aturan Israel, warga Palestina wajib mengantongi izin dari militer Israel untuk melintasi pos pemeriksaan yang memisahkan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Nasional Palestina, pada Rabu kemarin menjelaskan bahwa setidaknya 13 sekolah Kristen sudah ikut mogok, dan banyak sekolah lain tengah bersiap melakukan hal serupa. Menurutnya, masalah ini bukan hanya sekadar izin guru. “Ini mencerminkan kekecewaan mendalam atas aturan ilegal yang dipaksakan Israel,” tulis Barghouti di platform X, tanpa merinci lebih lanjut.
Richard Zananiri, Direktur Sekolah Swasta St. George, yang dikutip oleh The Times of Israel, menyatakan bahwa pembatasan ini sangat berdampak pada lebih dari separuh dari sekitar 300 guru yang bekerja di seluruh sekolah swasta di kota itu. “Kami tentu tidak senang melihat anak-anak harus tinggal di rumah,” ujar Zananiri, sembari menambahkan bahwa diskusi dengan otoritas Israel masih terus berlangsung demi memastikan semua aktivitas pendidikan bisa kembali normal.
Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina mengecam keras langkah Israel. Mereka menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan. Kementerian menuduh bahwa kebijakan Israel ini adalah bagian dari strategi sistematis untuk merongrong identitas Palestina di Yerusalem Timur.
Media Israel juga melaporkan adanya penutupan enam sekolah di Yerusalem Timur yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). Israel berkali-kali menuding, tanpa bukti kuat, bahwa UNRWA terlibat dengan Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023 di selatan Israel. Namun, pada Oktober lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan pandangan penasihat yang menegaskan bahwa Israel harus mendukung upaya bantuan PBB di Gaza, termasuk yang dilakukan oleh UNRWA. ICJ juga menemukan bahwa tuduhan Israel terhadap UNRWA tidak memiliki dasar yang kuat. Selain itu, ICJ juga menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus menjamin “kebutuhan dasar” penduduk Palestina di Gaza terpenuhi, termasuk pasokan penting untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, bahan bakar, dan obat-obatan.