Situasi kampus-kampus di Iran kembali memanas. Selama empat hari berturut-turut, mahasiswa menggelar aksi protes, bahkan beberapa di antaranya berujung bentrok sengit. Pemerintah Iran, melalui juru bicaranya, menegaskan para mahasiswa harus mematuhi 'garis merah' yang ditetapkan oleh rezim teokratis.
Fatemeh Mohajerani, juru bicara pemerintah, mengakui bahwa mahasiswa Iran memiliki 'luka di hati' dan kemarahan mendalam. Pernyataan ini merujuk pada ribuan korban jiwa dalam protes nasional pada Januari lalu. Namun, ia mengingatkan bahwa 'hal-hal sakral dan bendera' adalah dua 'garis merah' yang tidak boleh dilanggar. Penegasan ini muncul setelah beredar video yang memperlihatkan mahasiswa merobek dan membakar bendera Iran yang berlaku saat ini, lalu mengibarkan bendera singa dan matahari yang digunakan sebelum revolusi Islam 1979.
Meskipun pemerintah mengaku ingin mendengarkan aspirasi mahasiswa, banyak universitas masih ditutup lebih dari sebulan pasca-pembunuhan massal saat protes Januari. Sebagian kelas bahkan sudah dialihkan ke mode daring hingga akhir tahun kalender Iran pada 20 Maret mendatang. Namun, di kampus-kampus yang masih buka, video yang dirilis mahasiswa dan media lokal menunjukkan bentrokan keras antara kelompok pro-pemerintah yang berafiliasi dengan Basij (pasukan paramiliter Garda Revolusi Islam) dan mahasiswa anti-kemapanan.
Demonstrasi besar dilaporkan terjadi di sejumlah universitas top di Teheran, Shiraz, dan Isfahan, yang juga menjadi titik panas protes bulan lalu. Mahasiswa menyuarakan slogan-slogan seperti 'Matilah diktator', 'Kebebasan', dan 'Setiap yang terbunuh, seribu berdiri di belakang mereka'. Sementara itu, kelompok pro-pemerintah menggelar salat dan melantunkan 'Haydar Haydar' dengan dukungan pejabat universitas dan aparat keamanan.
Media pemerintah mengklaim tidak ada penangkapan di dalam kampus pekan ini, namun mengonfirmasi adanya kasus disipliner terhadap sejumlah mahasiswa dan beberapa di antaranya sudah diskors. Ironisnya, banyak mahasiswa dan pelajar lain masih ditahan setelah ditangkap selama dan pasca-protes nasional. Sebuah pesan teks bahkan beredar, berisi larangan masuk kampus bagi mahasiswa yang dilaporkan melanggar aturan disipliner.
Situasi makin serius setelah Masoud Tajrishi, Direktur Universitas Teknologi Sharif di Teheran, memperingatkan bahwa kantor jaksa agung kini mengambil alih penanganan kasus mahasiswa yang berunjuk rasa. Ini menandakan pemerintah Iran meningkatkan tindakan keras, menggeser penanganan protes dari ranah disipliner universitas ke ranah hukum pidana. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa penguasa tidak akan mentolerir aksi protes, sekaligus mencoba membungkam suara-suara kritis dengan ancaman hukuman yang lebih berat.