Kegaduhan politik di Amerika Serikat kembali memanas, menyebabkan sebagian operasional pemerintahan alias "shutdown" berlanjut tanpa kepastian. Meski Senat sudah mengesahkan RUU untuk mendanai Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), DPR menolak untuk menggelar voting. Akibatnya, penutupan parsial yang dimulai sejak 14 Februari ini dipastikan akan terus bergulir, setidaknya hingga awal pekan depan saat DPR bersidang kembali.
Titik pangkal kebuntuan ini tak lain adalah polemik seputar reformasi prosedur imigrasi DHS. Partai Demokrat ngotot menolak mengucurkan dana untuk unit penegak imigrasi seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE) serta Customs and Border Protection (CBP, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan) jika tanpa perubahan mendasar pada praktik mereka. Sebaliknya, Partai Republik menyebut tuntutan Demokrat sebagai hal yang tidak bisa ditawar.
Imbasnya langsung terasa. Petugas keamanan bandara di bawah Transportation Security Administration (TSA), yang merupakan bagian dari DHS, sudah enam minggu tidak menerima gaji. Banyak dari mereka terpaksa cuti sakit atau bahkan berhenti kerja, membuat antrean panjang dan penundaan penerbangan meluas di berbagai bandara AS. Situasi ini jelas merugikan masyarakat luas dan sektor penerbangan.
Menariknya, RUU yang disahkan Senat sebenarnya bertujuan membiayai TSA dan unit DHS lainnya, namun tidak termasuk ICE dan CBP yang sudah menerima kucuran dana besar tahun lalu. Meskipun pimpinan Senat dari Republik mendukung RUU ini, pimpinan DPR dari Republik justru enggan membawanya ke voting, memicu kritik keras dari Senator Chuck Schumer yang menyebut internal Republik di DPR sedang kacau balau dan memperpanjang shutdown yang merugikan pekerja federal.
Di tengah kebuntuan Kongres, Presiden Donald Trump tak tinggal diam. Ia bahkan berencana menandatangani perintah eksekutif untuk membayar "semua" pegawai DHS, khususnya agen TSA. Sumber dana disebut-sebut berasal dari "One Big Beautiful Bill Act" tahun lalu. Langkah ini mencerminkan upaya Trump untuk melangkahi Kongres dan memastikan layanan publik esensial tetap berjalan, meskipun bisa memicu perdebatan hukum dan konstitusional mengenai wewenang eksekutif dalam urusan anggaran. Ketegangan antara Gedung Putih dan Kongres, khususnya terkait isu imigrasi yang menjadi prioritas utama Trump, tampaknya akan terus mewarnai lanskap politik AS dalam waktu dekat.