Washington, DC - Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi memberi tahu Kongres Amerika Serikat mengenai niatnya untuk mengeluarkan Afrika Selatan dan Rwanda dari program perdagangan preferensial, African Growth and Opportunity Act (Agoa), mulai 1 Januari 2027. Keputusan ini diambil setelah tinjauan tahunan menemukan bahwa kedua negara dianggap melakukan praktik yang tidak sesuai dengan persyaratan kelayakan program tersebut.
Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyatakan bahwa pihaknya juga telah memberi tahu kedua negara terkait keputusan tersebut. Bagi Afrika Selatan, Washington menyoroti hambatan perdagangan dan investasi AS, kekhawatiran keamanan nasional, serta isu korupsi. Sementara untuk Rwanda, AS menambahkan kekhawatiran serius terkait hak asasi manusia, pluralisme politik, supremasi hukum, dan hak-hak pekerja.
Langkah ini mencuat hanya sepekan setelah Kementerian Pertahanan Rwanda dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS. Sanksi tersebut terkait dugaan peran Rwanda dalam pemberontakan bersenjata di timur Republik Demokratik Kongo (DRC), di mana AS menuduh Kementerian Pertahanan Rwanda mengarahkan ribuan tentara untuk bertempur bersama pemberontak M23, lengkap dengan pasokan senjata, peralatan, logistik, dan pelatihan.
Keputusan ini memperburuk hubungan yang sudah tegang antara Washington dengan kedua negara. Tahun lalu, Trump sempat menuduh Afrika Selatan melakukan 'genosida kulit putih' dalam pertemuan dengan Presiden Cyril Ramaphosa di Gedung Putih, dan meluncurkan jalur pengungsi AS bagi etnis Afrikaner. Duta Besar AS untuk Afrika Selatan, Leo Brent Bozell III, menyebut pencabutan ini sebagai hasil yang 'dapat diprediksi dan dicegah' akibat penolakan pemerintah Afrika Selatan terhadap kekhawatiran nyata yang disampaikan AS.
Analisis Dampak: Pencabutan Agoa ini berpotensi besar mengguncang perekonomian Afrika Selatan dan Rwanda. Agoa selama ini menjadi tulang punggung ekspor bebas bea bagi ribuan produk Afrika ke pasar AS, terutama sektor pertanian dan manufaktur. Bagi masyarakat, ancaman kehilangan akses pasar ini bisa memicu gelombang PHK di sektor industri padat karya dan menaikkan harga barang. Sementara dari kacamata geopolitik, langkah ini menegaskan pergeseran kebijakan luar negeri AS yang lebih keras terhadap negara-negara Afrika yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan strategis Washington, memaksa kedua negara mencari mitra dagang alternatif seperti Tiongkok atau Uni Eropa.