Pemerintah Irak mengambil langkah tegas dengan meluncurkan operasi anti-korupsi besar-besaran di kawasan Jurf al-Sakhar, sebuah wilayah yang dikenal sebagai basis milisi yang terafiliasi dengan Iran, dekat Baghdad. Operasi ini tidak hanya sekadar membersihkan praktik korupsi, tetapi juga dinilai sebagai strategi untuk memotong jalur pendanaan kelompok bersenjata yang menolak bergabung dengan negara.
Dalam operasi tersebut, sembilan pejabat senior telah diberhentikan dan dirujuk ke proses hukum karena diduga terlibat korupsi. Tidak hanya itu, pemerintah juga mencopot sejumlah direktur keamanan utama, termasuk Kepala Polisi Babil dan Direktur Perusahaan Pipa Minyak di Kementerian Minyak. Langkah ini diambil setelah beredarnya laporan intelijen yang menyebutkan adanya skema korupsi besar yang melibatkan pendapatan minyak dan milisi pro-Iran di kawasan tersebut.
Jurf al-Sakhar, yang juga dikenal sebagai Jurf al-Nasr, telah lama menjadi wilayah di luar kendali pemerintah sejak milisi merebut area tersebut satu dekade lalu. Kawasan yang dulunya mayoritas Sunni ini menjadi lokasi strategis karena posisinya yang dekat dengan rute ziarah Syiah antara Baghdad dan Karbala, serta pernah menjadi kompleks industri militer Saddam Hussein. Analis menilai, operasi ini adalah upaya untuk mengembalikan kendali negara atas wilayah yang selama ini menjadi tempat persembunyian dan pengujian senjata milisi.
Dampak bagi masyarakat Irak sangat signifikan. Jika operasi ini berhasil, pemerintah dapat mengklaim telah mengambil alih kembali wilayah dari milisi dan memungkinkan penduduk asli yang sempat terusir untuk kembali. Namun, tantangan tetap ada karena milisi disebut masih memiliki sumber pendapatan lain di luar Jurf al-Sakhar. Operasi ini juga menjadi bagian dari proyek yang lebih luas untuk menempatkan senjata di bawah kendali negara, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan kedaulatan Irak.