Ribuan orang di lebih dari 20 kota di Polandia menggelar aksi protes untuk memperingati enam tahun berlakunya larangan aborsi hampir menyeluruh yang diputuskan oleh mahkamah agung negara itu. Para demonstran menuntut akses layanan aborsi yang gratis dan legal.
Saat ini, aborsi di Polandia hanya diizinkan dalam kondisi sangat terbatas, yakni jika kehamilan merupakan hasil tindak kriminal seperti pemerkosaan atau inses, atau jika nyawa dan kesehatan ibu terancam. Aturan ketat ini sudah berlaku sejak 1993 dan semakin diperketat pada 2020 lalu.
Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk sebenarnya sempat menjanjikan liberalisasi hukum aborsi sebelum memenangkan pemilu 2023. Namun, perpecahan di dalam koalisi membuat janji itu mandek. Baru-baru ini parlemen meloloskan dua rancangan undang-undang yang melonggarkan aturan aborsi, tetapi peluangnya kecil untuk lolos karena kemungkinan besar akan diveto oleh Presiden konservatif Karol Nawrocki.
Aktivis hak reproduksi, Zofia Marcinek, menilai langkah parlemen itu hanya sekadar formalitas. Menurutnya, pemerintah koalisi sadar betul RUU tersebut tidak akan mampu menembus veto presiden, dan hanya berupaya menciptakan kesan bahwa mereka telah bertindak demi meraup dukungan perempuan menjelang pemilu berikutnya.
Di ibu kota Warsawa, sekitar 1.000 demonstran tetap berunjuk rasa di depan gedung parlemen meski diguyur hujan. Seorang pengelola pusat aborsi, Emilia Niemiec (36), menyebut tidak ada perubahan nyata dalam enam tahun terakhir.
Meski dilarang, praktik aborsi tetap marak di Polandia. Sebagian besar perempuan melakukan aborsi secara mandiri di rumah menggunakan pil yang diperoleh dari luar negeri. Hukum Polandia memang tidak menjerat perempuan yang melakukan aborsi, tetapi orang lain yang membantu mereka, termasuk dokter dan anggota keluarga, bisa terancam hukuman pidana.
Data Dana Kesehatan Nasional mencatat ada 573 aborsi yang dilakukan di rumah sakit Polandia sepanjang paruh pertama 2026, naik dibandingkan 452 sepanjang 2022 sebelum Tusk berkuasa. Namun, para aktivis menduga puluhan ribu aborsi tetap terjadi setiap tahun di luar fasilitas rumah sakit.
Analisis Dampak: Situasi ini menempatkan perempuan Polandia dalam posisi rentan, terutama mereka yang tidak mampu mengakses pil dari luar negeri atau melakukan perjalanan aborsi ke negara lain. Kebuntuan politik antara pemerintah liberal dan presiden konservatif berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum, sementara kelompok aktivis menilai komitmen pemerintah terhadap hak reproduksi masih sebatas retorika menjelang pemilu.