YERUSALEM - Empat kekuatan politik utama Israel resmi menjalin aliansi untuk menjatuhkan Benjamin Netanyahu pada pemilu 27 Oktober mendatang. Koalisi ini terdiri dari Partai Yashar, Partai Demokrat, Yisrael Beytenu, dan aliansi Together. Meski berasal dari spektrum politik yang berbeda, mereka sepakat untuk 'mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis'.
Langkah ini diambil di tengah badai krisis domestik yang mengancam stabilitas sosial Israel. Isu korupsi, kegagalan keamanan, hingga perdebatan wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks menjadi pemicu utama. Selain itu, tekanan internasional terhadap serangan Israel di Gaza dan Lebanon serta perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat terus meningkat.
Meski demikian, para analis memperingatkan bahwa perubahan pemerintahan belum tentu membawa dampak signifikan bagi Palestina. Jika koalisi oposisi menang, kebijakan dasar terhadap Gaza dan Tepi Barat diprediksi tidak akan berubah drastis. Samer Jaber, analis dari Royal Holloway University of London, menegaskan bahwa blok politik utama Israel tetap memiliki posisi yang sama terkait isu Palestina, termasuk dukungan terhadap struktur permukiman yang ada.
Deklarasi kerja sama ini ditandatangani pada 26 September lalu oleh tokoh-tokoh seperti Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman, dan Yair Golan. Mereka berkomitmen untuk tidak saling menyerang selama kampanye dan berkolaborasi membentuk pemerintahan pasca-pemilu. Gadi Eisenkot saat ini dipandang sebagai kandidat terkuat untuk posisi Perdana Menteri dari kubu oposisi.