Situasi di bandara-bandara Amerika Serikat semakin memburuk. Sejak sebagian operasional pemerintah AS terhenti pada pertengahan Februari, ribuan petugas keamanan transportasi (TSA) terpaksa bekerja tanpa bayaran. Akibatnya, banyak dari mereka memilih berhenti atau mogok kerja, memicu antrean panjang dan kekacauan yang melumpuhkan sistem perjalanan udara nasional.
Menyikapi krisis ini, Presiden Donald Trump mengeluarkan memo eksekutif yang menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan direktur anggaran Gedung Putih untuk mencari cara membayarkan gaji para pegawai TSA. Dalam memo tersebut, Trump bahkan menyebut kondisi ini sebagai 'keadaan darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya' dan menuding anggota parlemen dari Partai Demokrat sebagai biang keladi kebuntuan ini. Diperkirakan, hampir 500 agen TSA sudah meninggalkan pekerjaannya.
Namun, di balik upaya darurat ini, polemik anggaran terus memanas. Senat AS, yang mayoritas dikuasai Demokrat, sebelumnya sudah meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan mendanai sebagian besar lembaga di bawah DHS, termasuk TSA, Penjaga Pantai AS, dan FEMA. Menariknya, RUU ini tidak mengalokasikan dana untuk dua lembaga terkait imigrasi yang menjadi prioritas Trump: patroli perbatasan dan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).
Langkah Senat ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Republik, Mike Johnson. Ia menyebut RUU itu sebagai 'lelucon' dan menegaskan DPR akan mengajukan proposalnya sendiri yang akan mendanai seluruh lembaga DHS selama dua bulan penuh, tanpa memilah-milah.
Partai Demokrat bergeming. Mereka bersikeras bahwa pendanaan lebih lanjut untuk operasi imigrasi harus disertai dengan reformasi. Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, menyatakan dengan tegas bahwa Demokrat akan mendanai fungsi keamanan dalam negeri yang penting, namun tidak akan 'memberikan cek kosong' untuk 'milisia imigrasi Trump yang melanggar hukum dan mematikan' tanpa reformasi, seperti penghentian profiling rasial dan identifikasi jelas bagi agen imigrasi yang bertugas.
Analisis:
Kebuntuan politik ini bukan sekadar soal anggaran, tapi pertarungan ideologi yang mendalam tentang kebijakan imigrasi. Dampaknya langsung terasa oleh masyarakat luas: gangguan parah pada mobilitas, potensi risiko keamanan akibat kurangnya personel, dan beban berat bagi ribuan keluarga federal yang gajinya tertahan. Meskipun Presiden telah memerintahkan pembayaran gaji, langkah ini hanyalah penanganan sementara. Selama DPR dan Senat gagal mencapai kesepakatan permanen, sistem penerbangan AS akan terus berada di ujung tanduk, dan 'drama' politik ini berpotensi berlarut-larut, menyandera layanan publik demi kepentingan tarik-menarik kekuasaan.