Insiden tabrakan kereta api maut yang terjadi di al-Ayyat, pinggiran Kairo, Mesir, pada Minggu lalu kembali menyita perhatian publik. Sedikitnya tujuh nyawa melayang dan lebih dari 125 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa yang melibatkan dua rangkaian kereta tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat kereta jurusan Giza-Fayoum menabrak bagian belakang kereta rute Kairo-Aswan. Akibat hantaman keras itu, kereta yang ditabrak tergelincir hingga keluar jalur dan menimpa jalan raya pedesaan di distrik al-Ayyat.
Insiden ini sontak memicu gelombang kemarahan politik. Presiden Abdel Fattah el-Sisi langsung memerintahkan investigasi mendesak untuk menindak tegas pihak-pihak yang dinilai lalai. Sementara itu, parlemen Mesir melalui Komite Transportasi dan Komunikasi memanggil Menteri Transportasi Kamel el-Wazir untuk menjalani sidang darurat pada Selasa kemarin.
Tekanan tidak hanya datang dari internal pemerintah. Oposisi dan sejumlah anggota parlemen mulai bersuara lantang menuntut akuntabilitas politik. Abdel Moneim Imam, anggota Parlemen dari Partai Keadilan, menyoroti rekam jejak buruk keselamatan kereta di kawasan al-Ayyat yang telah menjadi langganan kecelakaan fatal sejak 2002 silam.
Imam menilai, serangkaian insiden berulang ini mencerminkan absennya pertanggungjawaban yang nyata dari para pejabat. Ia bahkan menyebut Menteri Transportasi saat ini mendapat 'perlindungan' dari mayoritas parlemen, sehingga mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintah menjadi tumpul.
Analisis singkat: Kecelakaan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah Mesir yang gencar mengklaim telah menggelontorkan dana besar untuk modernisasi jaringan kereta api. Bagi masyarakat, insiden ini bukan sekadar musibah, melainkan bukti bahwa keselamatan penumpang belum menjadi prioritas utama, melainkan masih sebatas proyek infrastruktur tanpa perawatan dan pengawasan yang memadai.