Athena, Yunani – Yunani mulai membuka kembali status pencari suaka ribuan pengungsi asal Suriah dan Afghanistan. Langkah ini memicu ketakutan di kalangan pengungsi yang sudah membangun kehidupan baru di Negeri Para Dewa.
Sejak Februari lalu, sekitar 1.200 warga Suriah, termasuk Bashir (bukan nama sebenarnya), menerima surat dari otoritas Yunani yang meminta mereka menjelaskan alasan untuk tetap tinggal. Padahal, Bashir sudah mendapat suaka pada 2015 saat perang saudara di Suriah memuncak. Kini, setelah perang dinyatakan berakhir pada Desember 2024, statusnya dipertanyakan.
“Ini bencana. Saya tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Jika mereka memutuskan saya harus pergi, apakah keluarga saya harus tetap di sini?” ujar Bashir, pengungsi Suriah yang sudah 11 tahun tinggal di Yunani, bekerja sebagai pedagang logam, dan baru saja memiliki anak.
Pengacara Bashir, Angeliki Theodoropoulou, mengatakan praktik ini menyasar laki-laki dewasa dari Suriah dan Afghanistan. Alasannya, perang saudara di kedua negara dianggap telah usai. Namun, ia menilai keputusan itu prematur. “Kami melihat Uni Eropa mulai memperketat perlindungan internasional untuk dua negara ini. Banyak permohonan suaka ditolak, dan kami tidak paham dasar mereka menganggap Suriah sudah aman,” kata Theodoropoulou.
Faktanya, ketegangan masih terjadi di Suriah. Bentrokan antara pemerintah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) kembali pecah, sementara Israel masih melancarkan serangan sporadis. Situasi keamanan belum stabil.
Ada juga pengungsi yang takut pulang karena alasan politik. Jihad (bukan nama sebenarnya), pengungsi Suriah yang tinggal di Yunani sejak 2001, mengaku takut dianiaya karena dulu mendukung rezim Bashar al-Assad. “Jika mereka lihat Facebook saya, saya pasti masuk penjara. Saya takut bahkan ke kedutaan,” katanya.
Menteri Migrasi Yunani sebelumnya menyatakan Athena tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok Islam garis keras. Pernyataan ini menimbulkan spekulasi bahwa kebijakan baru ini juga dipengaruhi oleh sentimen politik domestik dan tekanan dari negara-negara Uni Eropa lainnya.
Dampaknya, ribuan keluarga pengungsi kini hidup dalam ketidakpastian. Mereka yang sudah bekerja, membayar pajak, dan memiliki anak di Yunani terancam kehilangan status hukum. Jika dipulangkan paksa, mereka berpotensi menghadapi bahaya di negara asal yang belum sepenuhnya aman. Sementara itu, Yunani berisiko mendapat kecaman internasional jika dianggap melanggar prinsip non-refoulement (tidak memulangkan pengungsi ke tempat berbahaya).