Iran menghadapi masalah serius di tengah upaya kerasnya mengakali sanksi berat Amerika Serikat. Miliaran dolar dari hasil penjualan minyaknya, yang seharusnya kembali ke kas negara, justru 'menguap' tanpa jejak. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan korupsi yang meluas dalam jaringan 'pihak tepercaya' yang diandalkan Teheran.
Otoritas Iran memang menciptakan jalur tak resmi untuk menjual minyak dan mengimpor barang esensial di bawah bayang-bayang sanksi. Sebuah jaringan 'pihak tepercaya' yang terafiliasi dengan negara ini menangani kesepakatan-kesepakatan gelap tersebut. Namun, para hakim dan ahli kini menyoroti risiko korupsi yang masif, lantaran miliaran dolar dari keuntungan itu belum juga kembali ke kas negara.
Kepala Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei bahkan telah menindak para 'pihak tepercaya' tak dikenal ini, mendesak agar uang tersebut segera dikembalikan. Ia secara terbuka mempertanyakan audit dan pengawasan dari Bank Sentral serta Kementerian Ekonomi terhadap para pihak tersebut.
Masalah repatriasi dana ini bukan hal baru bagi Iran, namun kondisinya diperparah oleh memudarnya harapan kebangkitan kesepakatan nuklir 2015 dan sanksi AS yang semakin menggigit. Akibatnya, ekonomi Iran pun babak belur, ditandai inflasi tinggi dan pelemahan nilai mata uang yang tak terkendali.
Ali Akbar Pour Ebrahim, mantan eksekutif minyak senior, mengungkap pergeseran besar dalam penanganan dana minyak. Sebelumnya, Kementerian Perminyakan langsung mengelola dana tersebut. Namun, di era Presiden Ebrahim Raisi, kementerian ini justru disingkirkan dan pengelolaan dana dialihkan ke 'pihak tepercaya bank' yang berada di bawah kendali Bank Sentral. Pour Ebrahim, yang kini seorang eksekutif perbankan, mengaku sudah tahu dari awal bahwa para pihak tepercaya ini berpotensi menyelewengkan dana. Ia memperkirakan hingga 11 miliar dolar AS belum kembali.
Para 'pihak tepercaya' ini diduga 'berkembang biak' dengan menggunakan warga negara Pakistan dan Afghanistan untuk membuka rekening bank di Uni Emirat Arab, lalu menyalurkan dana melalui perusahaan cangkang. Presiden Raisi sendiri, sebelum meninggal dalam kecelakaan helikopter pada 2024 lalu, dilaporkan sedang menindaklanjuti isu ini.
Hilangnya miliaran dolar ini jelas menjadi pukulan telak bagi Iran. Di tengah tekanan sanksi AS yang mencekik, praktik korupsi semacam ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan memperparah krisis ekonomi. Kematian Presiden Raisi justru menambah kerumitan, berpotensi menunda upaya penegakan hukum dan akuntabilitas dalam kasus ini. Hal ini sekaligus menjadi pengingat pahit tentang kerentanan negara-negara yang berusaha mengakali sistem keuangan global di bawah tekanan besar.