Brussels, Belgia – Uni Eropa (EU) resmi membuka proses aksesi untuk Ukraina dan Moldova, Senin (24/6). Langkah ini menjadi tonggak sejarah bagi Kyiv yang tengah bertahan dari invasi Rusia.
Wakil Perdana Menteri Ukraina, Taras Kachka, menghadiri konferensi antar-pemerintah di Luksemburg yang menandai dimulainya negosiasi. Menurut Kachka, keanggotaan di EU adalah jaminan keamanan sekaligus jembatan bagi Ukraina untuk bergabung dengan blok Barat. "Agresi Rusia terhadap Ukraina adalah ancaman permanen bagi Eropa. Karena itu, kami perlu aksesi yang lebih cepat dan komprehensif," tegasnya.
Proses ini tidak instan. Ukraina harus merampungkan negosiasi di 35 bidang kebijakan, mulai dari pertanian, energi, hingga pemberantasan korupsi. Pada tahap awal, EU membuka lima bab utama yang mencakup isu hukum, kebebasan, dan reformasi demokrasi.
Dampak dan Hambatan
Meski menjadi kabar baik, jalan Ukraina menuju EU masih terjal. Banyak negara anggota meragukan kesiapan Ukraina, apalagi di tengah perang. Keanggotaan NATO yang dianggap sebagai jaminan keamanan terbaik justru masih tertutup, karena Amerika Serikat di bawah Trump menolak, dan negara anggota lain khawatir memicu eskalasi dengan Rusia.
Hambatan lain datang dari Hongaria. Di bawah mantan PM Viktor Orban, negara itu menjadi sekutu Rusia dan kerap memveto langkah Ukraina. Namun, setelah Orban kalah pemilu, PM baru Peter Magyar mencabut veto. Langkah ini terjadi setelah Brussels mencairkan dana beku senilai 16 miliar Euro untuk Budapest.
Sementara itu, Moldova juga menghadapi tekanan dari Moskow. Tahun lalu, Rusia dituduh melancarkan kampanye disinformasi berbasis AI untuk memengaruhi pemilu, meski akhirnya kandidat pro-Barat tetap menang.
Analisis: Proses aksesi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini memperkuat posisi Ukraina secara politik dan simbolis. Di sisi lain, negosiasi panjang bisa berubah jadi sandungan jika perang terus berlangsung. Bagi Indonesia, ini pelajaran penting tentang bagaimana nilai demokrasi dan supremasi hukum menjadi syarat mutlak integrasi regional, bukan sekadar aliansi militer.