Jakarta - Presiden Argentina, Javier Milei, akhirnya bisa bernapas lega. Seorang hakim federal Argentina resmi menghentikan penyelidikan pidana terhadap dirinya dan sang adik, Karina Milei, terkait ambruknya mata uang kripto $Libra yang sempat ia promosikan.
Keputusan ini diambil oleh Hakim Marcelo Martinez de Giorgi pada Jumat lalu. Dalam putusannya, sang hakim menegaskan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Menurutnya, kerugian investor dan naik-turunnya harga mata uang tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya penipuan.
Hakim Martinez de Giorgi mengakui bahwa posisi Milei sebagai presiden memang membuat promosi token tersebut memiliki dampak yang lebih besar. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti Milei terlibat dalam skema penipuan. Kasus ini bermula saat Milei mempromosikan meme coin $Libra melalui akun X pada Februari 2025, sebelum akhirnya menghapus unggahan tersebut dan membantah memiliki keterkaitan dengan kripto itu.
Selain Milei, penyelidikan terhadap pengusaha AS Hayden Davis yang mengaku sebagai penasihat peluncuran token juga turut dihentikan. Davis sebelumnya sempat mengakui memegang hampir $100 juta setelah kripto itu anjlok, namun ia membantah melakukan pelanggaran hukum.
Kantor Kepresidenan Argentina menyambut baik keputusan ini. Mereka menyebut ini sebagai pertama kalinya seorang presiden diselidiki dengan kebebasan penuh dan hasilnya membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pihak istana bahkan mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas pemborosan uang pajak rakyat dalam upaya kudeta institusional yang gagal tersebut.
Analisis Dampak: Keputusan ini menjadi kemenangan politik bagi Milei yang dikenal sebagai sekutu dekat Donald Trump. Meski bebas dari jerat hukum, insiden ini tetap menjadi catatan hitam dalam kariernya sebagai pemimpin yang getol melakukan pemangkasan anggaran (austerity). Bagi masyarakat Argentina, kasus ini menjadi pengingat akan risiko volatilitas investasi kripto yang sering kali didorong oleh figur publik, serta memunculkan pertanyaan etis mengenai sejauh mana seorang kepala negara boleh menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan finansial tertentu.