Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kini berada di titik didih, dengan kedua negara hanya selangkah lagi dari konflik besar yang bisa mengguncang kawasan dan dunia. Penumpukan kekuatan militer AS di Timur Tengah, termasuk pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln, jet tempur, serta sistem rudal THAAD dan Patriot, telah meningkatkan risiko perang secara signifikan.
Presiden AS Donald Trump menegaskan, jika Iran tidak menyepakati perjanjian, "serangan berikutnya akan jauh lebih buruk" dibandingkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Washington menuntut Iran membongkar program pengayaan nuklirnya, kemampuan rudal balistiknya, sekaligus menarik pengaruhnya di tingkat regional.
Namun, tuntutan maksimal ini berbenturan dengan 'garis merah' Teheran. Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi, menyebut bahwa kapasitas nuklir sipil, serta kemampuan rudal dan drone, adalah poin vital yang tidak bisa ditawar. Iran melihat tuntutan AS ini sebagai ancaman nyata untuk mengganti rezim yang berkuasa.
Para analis menyebut, setiap aksi militer AS terhadap Iran berpotensi memicu krisis parah, tidak hanya di dalam negeri Iran tetapi juga di seluruh kawasan, bahkan dengan biaya global yang mahal. Trump sendiri cenderung menyukai operasi militer "bedah" yang menargetkan pimpinan, markas Garda Revolusi Iran (IRGC), unit Basij, dan kantor polisi yang dianggap bertanggung jawab atas penembakan demonstran.
Apa pun bentuk serangan tersebut, upaya AS untuk memaksakan penggantian rezim melalui jalur militer diyakini akan berakhir pada konsekuensi berbahaya. Di Iran, serangan bisa saja mengkonsolidasikan kekuasaan, namun tak menutup kemungkinan akan memicu pengambilalihan total oleh IRGC atau bahkan konflik internal. Jelas, skenario pasca-serangan apa pun yang terjadi, entah itu penguatan rezim atau kekacauan, Timur Tengah pasti akan menderita dampaknya.