Jakarta, CNN Indonesia -- Kabar baik datang dari Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, yang dikabarkan mulai membuka pintu untuk menyampaikan permintaan maaf resmi atas keterlibatan negaranya dalam perdagangan budak transatlantik. Namun, langkah ini dinilai belum cukup jika hanya berhenti pada kata 'maaf' tanpa tindakan nyata.
Wakil Ketua Komisi Reparasi CARICOM menegaskan bahwa permintaan maaf formal memang sangat penting. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah awal untuk mengakui sejarah kelam perbudakan dan kolonialisme yang hingga kini masih berdampak pada ketimpangan dan ketidakadilan rasial di Karibia.
Namun, ada catatan tebal dalam usulan Burnham. Ia disebut lebih memilih restrukturisasi utang daripada membayar reparasi penuh. Bagi negara-negara Karibia, skema pengurangan utang tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami nenek moyang mereka. Sejarah mencatat, pada 2015 lalu, PM Inggris saat itu, David Cameron, bahkan menolak gagasan reparasi dan memilih membangun proyek penjara di Jamaika.
Desakan agar Inggris bertanggung jawab penuh kembali menguat menjelang pertemuan negara-negara Persemakmuran (CHOGM) di Antigua. Masyarakat sipil terus menuntut agar Raja Charles III dan pemerintah Inggris tidak hanya sekadar menyampaikan 'penyesalan mendalam', tetapi berani mengambil tanggung jawab hukum dan moral atas kerusakan budaya serta penderitaan yang diwariskan hingga generasi sekarang.