NEW DELHI, INDIA - Sebuah laporan investigasi mengungkap sisi gelap demokrasi global yang berasal dari India. Negara dengan populasi terbesar di dunia itu kini menjadi pusat bagi industri 'konsultan politik' yang menawarkan jasa manipulasi elektoral secara senyap kepada klien internasional.
Praktik ini mencuat setelah terungkapnya keterlibatan pekerja lepas asal India dalam kampanye presiden Kenya tahun 2022 lalu. Seorang pekerja berusia 22 tahun di Ahmedabad mengaku dibayar murah untuk membuat konten provokatif yang merusak reputasi lawan politik dan menggelembungkan popularitas kandidat tertentu melalui akun media sosial bayangan (shadow accounts).
Fenomena ini tidak berhenti di Afrika. Peneliti menemukan jejak bot dan akun media sosial India yang ikut campur dalam pemilihan umum di Amerika Serikat (AS) dan Amerika Selatan. Laporan terbaru menyoroti aktivitas dukungan terhadap politisi Demokrat, Haley Stevens, jelang pemilihan pendahuluan Senat di Michigan pada Agustus lalu.
Para pelaku industri ini mengakui bahwa tidak ada batasan etis dalam pekerjaan mereka. Mereka dengan gamblang menyebut tindakan ini sebagai bentuk manipulasi pemilu untuk mengendalikan persepsi publik. Strategi yang digunakan meliputi penyebaran berita palsu, pemotongan video pidato lawan untuk mengubah konteks, hingga penyebaran konten sensitif melalui akun anonim agar terkesan sebagai suara organik masyarakat.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat global, laporan ini menjadi peringatan keras bahwa integritas pemilu sedang dipertaruhkan. Keberadaan 'tentara bayaran digital' ini mengancam prinsip demokrasi karena memanipulasi kehendak bebas pemilih tanpa terdeteksi. Sementara bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin bahaya laten dari industri buzzer politik yang tidak etis, di mana kebenaran informasi sering kali dikorbankan demi kemenangan elektoral.