Gelombang protes buruh garmen di Bangladesh memanas. Sejak akhir pekan lalu, hampir 150 pabrik tekstil di kawasan Savar, Ashulia, dan Gazipur terpaksa tutup total karena mogok kerja massal. Aksi ini dipicu tuntutan kenaikan upah minimum dari 12.500 taka (sekitar Rp1,7 juta) menjadi 30.000 taka (Rp4,1 juta) per bulan.
Para pekerja menilai upah saat ini tak lagi cukup menghadapi lonjakan biaya hidup. Pada Minggu pagi, massa memblokir Jalan Raya Dhaka-Tangail di Gazipur selama sekitar satu jam sebelum polisi turun tangan. Aparat kemudian menutup 13 pabrik pada Sabtu malam dan 16 pabrik lainnya pada Minggu pagi untuk meredam kerusuhan.
Industri garmen adalah tulang punggung ekonomi Bangladesh. Sektor ini menyumbang hampir USD40 miliar (Rp620 triliun) dari ekspor tahunan dan 10% dari total PDB negara. Sekitar empat juta orang bekerja di pabrik-pabrik yang memproduksi pakaian untuk merek global seperti H&M, Primark, dan Zara.
Asosiasi pengusaha BGMEA dan BKMEA memperingatkan bahwa pabrik yang tutup akibat kerusuhan akan tetap berhenti beroperasi tanpa batas waktu. Mereka mengacu pada aturan ketenagakerjaan "No Work No Pay" yang membolehkan pemilik pabrik menghentikan produksi dan menahan upah saat operasional terganggu.
Pemerintah sendiri telah membentuk dewan upah minimum pada 1 November lalu. Dewan yang diketuai hakim senior itu berjanji merampungkan rekomendasi upah baru pada akhir November, dengan target berlaku mulai 1 Desember 2023.
Analisis dampak: Sebagai eksportir pakaian jadi terbesar kedua dunia setelah China, gejolak berkepanjangan di Bangladesh berpotensi mengganggu rantai pasok global. Merek-merek fesyen internasional bisa menghadapi keterlambatan pasokan menjelang musim belanja. Di sisi lain, kenaikan upah yang terlalu tinggi dikhawatirkan membebani pengusaha dan memicu relokasi pesanan ke negara lain seperti Vietnam atau India. Pemerintah Bangladesh berada di posisi sulit: memenuhi tuntutan hidup layak buruh tanpa mengorbankan daya saing industri.