Majelis Nasional Venezuela melaporkan bahwa ribuan orang telah mendapatkan kebebasan penuh berkat undang-undang amnesti yang mulai berlaku pekan lalu. Angka terbaru yang diumumkan Selasa lalu menunjukkan lebih dari 3.200 individu, termasuk mantan narapidana dan mereka yang sebelumnya menjadi tahanan rumah atau dikenai pembatasan hukum lainnya, kini resmi bebas. Presiden sementara Delcy Rodriguez menandatangani undang-undang ini pada 20 Februari setelah disahkan secara bulat oleh Majelis Nasional. Tujuannya jelas: meredakan tensi politik, mempromosikan rekonsiliasi, dan mempercepat pembebasan tahanan politik.
Anggota parlemen Jorge Arreaza, yang mengepalai komisi pengawas amnesti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima 4.203 permohonan amnesti. Dari jumlah tersebut, 3.052 orang yang sebelumnya dikenakan tahanan rumah atau tindakan pembatasan lainnya diberikan kebebasan penuh, ditambah 179 individu yang sebelumnya mendekam di penjara. Langkah ini disebut sebagai bukti kesediaan para pemimpin politik Venezuela untuk "melepaskan sedikit intoleransi dan membuka jalan baru bagi politik di Venezuela."
Namun, kebijakan ini tak lepas dari sorotan tajam. Kalangan oposisi mengkritik adanya pengecualian dalam undang-undang tersebut. Mereka menyoroti pasal-pasal yang seolah sengaja tidak mengampuni mereka yang didakwa "mempromosikan" atau "memfasilitasi tindakan bersenjata atau kekerasan" oleh pihak asing yang menyerang kedaulatan Venezuela. Anggota pasukan keamanan yang terlibat kasus terorisme juga dikecualikan dari amnesti ini. Kritikus menilai, pengecualian ini bisa jadi digunakan untuk terus menargetkan lawan-lawan politik.
Pakar hak asasi manusia PBB menyambut amnesti ini dengan "hati-hati," menekankan pentingnya penerapan yang adil untuk semua korban penuntutan yang melanggar hukum, serta perlunya proses keadilan transisional yang komprehensif sesuai standar internasional. Sementara itu, kelompok hak-hak tahanan Foro Penal yang berbasis di Venezuela, melaporkan bahwa mereka baru memverifikasi 91 "pembebasan politik" sejak undang-undang ini berlaku. Angka ini jauh berbeda dari klaim pemerintah. Foro Penal juga menyatakan telah mengajukan peninjauan untuk 232 kasus yang saat ini dikecualikan, dan mencatat hampir 600 orang masih ditahan. Perbedaan data ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan cakupan sebenarnya dari amnesti tersebut.