Otoritas Gabon membuat keputusan mengejutkan dengan menangguhkan total akses media sosial, termasuk Facebook dan TikTok, tanpa batas waktu. Langkah drastis ini diambil di tengah gelombang kerusuhan sosial dan mogok kerja yang melanda negara Afrika Tengah itu, kurang dari setahun setelah transisi kekuasaan pasca-kudeta. Pihak berwenang beralasan, penutupan ini krusial untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional dari konten yang dianggap memicu perpecahan.
Badan Pengatur Media Gabon, High Authority for Communication (HAC), mengumumkan penangguhan layanan media sosial tersebut pada Selasa lalu. Juru bicara HAC, Jean-Claude Mendome, menyebut keputusan ini diambil karena maraknya konten yang berpotensi memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Menurut Mendome, konten-konten tersebut termasuk yang "tidak pantas, memfitnah, penuh kebencian, dan menghina" yang bisa merusak martabat manusia, moral publik, kehormatan warga negara, kohesi sosial, stabilitas institusi republik, dan keamanan nasional.
Selain itu, Mendome juga menyoroti penyebaran informasi palsu, perundungan siber (cyberbullying), dan pengungkapan data pribadi tanpa izin sebagai pemicu utama. Ia menegaskan, meskipun kebebasan berekspresi dijamin di Gabon, hak tersebut tidak boleh dilanggar dengan aturan hukum yang berlaku, terutama jika berpotensi mengancam persatuan nasional dan kemajuan demokrasi negara.
Langkah penutupan media sosial ini tidak bisa dilepaskan dari konteks situasi domestik Gabon yang sedang bergejolak. Negara ini tengah menghadapi gelombang protes dan mogok kerja dari berbagai sektor publik. Sejak Desember, guru-guru melakukan mogok menuntut kenaikan gaji dan perbaikan kondisi kerja. Aksi serupa kemudian menyebar ke sektor-sektor publik lain, seperti kesehatan, pendidikan tinggi, dan penyiaran, yang juga mengancam untuk mogok.
Situasi ini diperparah dengan kondisi politik Gabon yang masih belum sepenuhnya stabil. Presiden Brice Oligui Nguema baru berkuasa kurang dari setahun setelah menggulingkan Presiden Ali Bongo Ondimba melalui kudeta militer pada Agustus 2023. Ini menambah lapisan kompleksitas pada keputusan pemerintah untuk memblokir media sosial.
Sebagai editor, kami melihat penangguhan media sosial ini sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol narasi dan aliran informasi di tengah gejolak domestik yang signifikan. Di satu sisi, langkah ini mungkin bertujuan meredam potensi provokasi, disinformasi, atau mobilisasi massa yang tidak diinginkan, demi menjaga ketertiban. Namun di sisi lain, hal ini berpotensi membungkam suara masyarakat, menghambat kebebasan berekspresi, dan mempersulit warga untuk mengakses informasi yang beragam, baik yang bersifat krusial maupun sekadar hiburan. Pembatasan akses ini juga bisa memicu ketidakpuasan lebih lanjut, terutama bagi mereka yang bergantung pada platform digital untuk komunikasi, informasi, atau bahkan mata pencarian sehari-hari.
Fenomena blokir media sosial di tengah krisis politik atau transisi kekuasaan bukanlah hal baru di Afrika Barat. Sebelumnya, negara-negara seperti Mali, Niger, dan Burkina Faso juga pernah mengambil langkah serupa. Ini mengindikasikan pola di mana pemerintah yang baru berkuasa, terutama pasca-kudeta, cenderung menggunakan pembatasan akses informasi sebagai alat untuk menjaga stabilitas dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Pertanyaan besar yang harus kita renungkan adalah: apakah langkah ini efektif meredam konflik atau justru akan memperburuk ketidakpercayaan publik dan menimbulkan gejolak yang lebih besar?