Pemerintahan Donald Trump tengah meningkatkan operasi pencarian pemilih non-warga negara menjelang pemilu sela AS. Langkah ini ditandai dengan diterbitkannya lebih dari 100 surat panggilan pengadilan (subpoena) yang tersebar di sedikitnya 13 negara bagian.
Namun, upaya tersebut mendapat hambatan hukum. Hakim Distrik AS David Carter menolak permintaan Departemen Kehakiman untuk menghentikan sementara penghitungan surat suara via pos di California dari daftar 20.000 orang yang dicurigai sebagai non-warga negara. Carter menegaskan bahwa intervensi federal di menit-menit terakhir menjelang pemilu melanggar prinsip konstitusi yang memberikan kendali pemilu kepada negara bagian.
Departemen Kehakiman pun langsung mengajukan banding atas putusan tersebut. Reuters melaporkan bahwa gelombang subpoena ini menyasar pejabat pemilu lokal dan negara bagian, dengan tujuan mengumpulkan data puluhan ribu pemilih. Meski demikian, para ahli hukum menilai bukti mengenai maraknya pemilih non-warga negara masih sangat minim. Kekhawatiran pun muncul bahwa data ini bisa digunakan untuk menggugat hasil pemilu yang selisihnya tipis, serta berpotensi mencoret pemilih sah warga negara AS.