Situasi HAM di Iran makin panas! Pemerintah Iran secara tegas menolak resolusi Dewan HAM PBB yang mengutuk keras penumpasan brutal aparat terhadap gelombang protes yang memakan ribuan korban jiwa. Penolakan ini muncul setelah 25 anggota dewan, termasuk Prancis, Jepang, dan Korea Selatan, menyetujui resolusi tersebut dalam pertemuan di Jenewa. Meski Cina, India, dan Pakistan menolak, serta 14 negara lain abstain, resolusi tetap lolos.
Dewan HAM PBB mendesak Iran menghentikan penangkapan terkait protes dan mengambil langkah mencegah pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, serta kekerasan berbasis gender dan seksual yang melanggar kewajiban HAM internasional mereka.
Di sisi lain, Iran menuding balik, menyebut sponsor Barat pertemuan darurat ini munafik. Mereka berargumen bahwa negara-negara tersebut tidak pernah peduli HAM Iran, buktinya justru memberlakukan sanksi yang melumpuhkan rakyat Iran selama satu dekade terakhir. Perwakilan Iran, Ali Bahreini, mengklaim 3.117 orang tewas akibat kerusuhan, di mana 2.427 di antaranya disebut tewas oleh 'teroris' yang didanai AS, Israel, dan sekutunya. Bahreini bahkan menyindir negara-negara yang sejarahnya "berlumuran genosida dan kejahatan perang" kini malah mencoba menggurui Iran soal tata kelola sosial dan HAM.
Namun, angka korban jiwa versi pemerintah Iran jauh berbeda dengan laporan lembaga independen. Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS mencatat sedikitnya 5.137 kematian terkonfirmasi dan masih menginvestigasi 12.904 kasus lainnya. Lebih mengejutkan lagi, Pelapor Khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, memperkirakan jumlah korban tewas bisa mencapai 20.000 atau lebih, berdasarkan laporan dari para dokter di Iran.
Dampak penumpasan ini sangat mengerikan. Payam Akhavan, mantan jaksa PBB yang hadir sebagai perwakilan masyarakat sipil, menyebut pembunuhan ini sebagai "pembunuhan massal terburuk dalam sejarah kontemporer Iran." Ia membandingkan dengan genosida Srebrenica yang menewaskan sekitar 8.000 warga Bosniak pada 1995, menyebut korban di Iran kini setidaknya dua kali lipat lebih banyak dalam waktu separuh. Kepala HAM PBB Volker Turk juga menyatakan, "brutalitas di Iran terus berlanjut, menciptakan kondisi bagi pelanggaran HAM, ketidakstabilan, dan pertumpahan darah lebih lanjut." Data PBB menunjukkan eksekusi di Iran juga meningkat drastis, mencapai 1.500 orang pada 2025, naik 50 persen dari tahun sebelumnya.
Penolakan resolusi ini mengisyaratkan bahwa Iran akan terus dengan sikap menantangnya, sementara krisis HAM di negara itu kian memburuk. Perbedaan data korban yang sangat jomplang juga menyoroti betapa sulitnya mendapatkan transparansi dan akuntabilitas di tengah situasi yang tak stabil ini. Komunitas internasional kini dihadapkan pada dilema serius dalam menekan Iran demi perlindungan hak asasi warganya.