Sebuah analisis mengejutkan mengungkap dugaan strategi Israel: toleransi terhadap kekerasan mematikan yang menimpa warga Palestina di dalam negeri, sekaligus memanfaatkan isu anti-Semitisme global untuk menarik warga Yahudi ke Israel. Kedua fenomena ini disebut sebagai bagian dari proyek rekayasa demografi yang ambisius.
Data terkini menunjukkan adanya peningkatan drastis kasus pembunuhan di Israel. Disebutkan, tahun lalu, 252 dari 300 korban pembunuhan adalah warga Palestina. Ini menjadikannya tahun paling mematikan bagi warga Palestina Israel, yang meski hanya 21% dari total populasi, menyumbang hingga 80% dari seluruh kasus pembunuhan—atau setara dengan satu kasus setiap 36 jam. Ironisnya, tragedi internal ini nyaris luput dari sorotan media internasional, yang lebih fokus pada konflik di Gaza dan Tepi Barat.
Di sisi lain, narasi global tentang peningkatan anti-Semitisme juga ramai dibahas. Namun, analisis ini menuding Israel sengaja membesar-besarkan dan menggunakan isu anti-Semitisme versi Zionis untuk menciptakan kepanikan moral di kalangan Yahudi di berbagai belahan dunia. Hal ini diyakini bertujuan mendorong mereka untuk berimigrasi dan menetap di Israel.
Profesor Hukum Internasional dari Queen Mary University of London, Neve Gordon, menggarisbawahi bahwa dua fenomena yang seolah tak berhubungan ini—kekerasan di komunitas Palestina Israel dan eksploitasi ketakutan akan anti-Semitisme—sebenarnya memiliki benang merah yang jelas: rekayasa demografi. Proyek ini disebut telah menjadi inti dari agenda Zionis sejak lama, terlihat dari upaya penggusuran 750.000 warga Palestina pada perang 1948, yang kemudian digantikan oleh imigran Yahudi.
Kebijakan ini diperkuat dengan 'Law of Return' tahun 1950, yang memberikan hak kewarganegaraan bagi Yahudi global, namun menolak hak serupa bagi warga Palestina yang memiliki akar sejarah mendalam di tanah tersebut. Lebih lanjut, beberapa politisi Israel bahkan terang-terangan menyebut tindakan di wilayah pendudukan saat ini sebagai upaya 'menyelesaikan pekerjaan' yang belum tuntas pada tahun 1948, mengisyaratkan 'Nakba kedua'. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen Israel terhadap keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia bagi semua warganya, serta dampaknya pada stabilitas kawasan.