Seorang hakim federal Amerika Serikat memerintahkan Donald Trump untuk menjalani pemeriksaan di bawah sumpah dalam gugatan pencemaran nama baik yang ia ajukan terhadap BBC. Tenggat waktunya: 11 Desember. Trump menggugat BBC terkait episode Panorama yang menyunting dua bagian pidato berbeda sebelum kerusuhan di Capitol pada 2021.
Pengacara BBC, Charles Tobin, mengungkapkan dalam persidangan bahwa pihaknya masih belum bisa memeriksa penggugat meski masa penemuan bukti tinggal dua bulan lagi. Trump sebelumnya membatalkan jadwal pemeriksaan pada 16 Oktober dengan alasan "urusan kepentingan nasional" saat berkampanye di Georgia.
Hakim Magistrate Enjoliqué Lett menegaskan Trump wajib menjalani deposisi paling lambat 11 Desember, kecuali masa penemuan bukti diperpanjang. Dalam dokumen terpisah, pengacara Trump menyatakan presiden bisa hadir untuk wawancara antara 11-22 Januari tahun depan, dan menilai BBC salah menuduh kliennya menghindari pemeriksaan.
Gugatan yang dilayangkan di Florida ini menuduh BBC "sengaja, jahat, dan menipu" dalam menyunting pidato Trump di luar Capitol pada 6 Januari 2021. BBC telah meminta maaf atas kesalahan tersebut dan mengakui siaran itu memberi "kesan keliru bahwa Presiden Trump menyerukan tindakan kekerasan secara langsung."
Namun BBC juga meminta pengadilan membatalkan gugatan dengan alasan program tersebut tidak memenuhi kriteria hukum pencemaran nama baik dan tidak tersedia di Amerika Serikat. Pada Juli, pengacara Trump mengakui tidak memiliki bukti dokumenter itu tersedia di layanan BritBox atau situs BBC di AS. Trump akhirnya setuju mencabut gugatan terhadap BBC Studios setelah pihak BBC berargumen bahwa divisi komersial itu "tidak berperan dalam pembuatan dokumenter."
Deposisi sendiri merupakan prosedur hukum di mana saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah di luar ruang sidang. Meski tidak dihadiri hakim secara fisik, deposisi memiliki bobot hukum penuh dan transkripnya bisa digunakan sebagai bukti di persidangan.
Dampak bagi masyarakat: Kasus ini menjadi preseden penting soal akuntabilitas media internasional dalam menyajikan informasi. Bagi publik, putusan ini menegaskan bahwa bahkan seorang presiden pun tidak bisa menghindari proses hukum. Sementara bagi industri media, kasus ini menjadi pengingat keras tentang pentingnya akurasi penyuntingan, terutama saat meliput tokoh kontroversial. Masyarakat juga diingatkan untuk lebih kritis dalam mengonsumsi konten berita yang telah melalui proses penyuntingan.