Jakarta - Upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menyingkirkan 20.000 surat suara di California kembali menemui jalan buntu. Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 Amerika Serikat untuk kedua kalinya menolak permohonan tersebut, Jumat (30/10), hanya berselang empat hari sebelum pemilihan sela 3 November digelar.
Majelis hakim menilai permintaan Trump tidak konstitusional dan berpotensi mencabut hak pilih warga yang sah. "Konsekuensi dari permintaan ini bukan sekadar memisahkan surat suara, tapi pembatalan suara dan penghapusan pemilih dari daftar pemilih," ujar mayoritas hakim dalam putusannya.
Dua hakim, Mark Bennett (appointee Trump) dan Gabriel Sanchez (appointee Biden), berada di kubu mayoritas. Sementara hakim ketiga, Patrick Bumatay, menyampaikan pendapat berbeda dan menilai permohonan tersebut sebagai "permintaan yang wajar".
Pemerintahan Trump sebelumnya mengklaim hampir 20.000 "kemungkinan bukan warga negara" menerima surat suara pos untuk pemilu sela di California. Gugatan dilayangkan pada 15 Oktober untuk menghentikan penghitungan surat suara tersebut. Namun akurasi daftar itu dipertanyakan, begitu pula klaim maraknya pemilih non-warga negara.
Faktanya, kecurangan pemilu di AS sangat jarang terjadi. Hal serupa berlaku untuk pemilih non-warga negara, meski Trump sempat menyebut ada 278.000 warga asing terdaftar sebagai pemilih secara nasional. Negara bagian seperti Nevada dan Washington juga menerima daftar serupa, tetapi otoritas setempat menemukan dokumen itu sebagian besar tidak akurat. Di Nevada, pemerintah negara bagian bahkan menyatakan tidak ada satu pun nama dalam daftar yang benar.
California, basis kuat Partai Demokrat, akan memilih 52 anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 3 November. Gubernur Gavin Newsom menegaskan, langkah Trump adalah upaya putus asa memanfaatkan Departemen Kehakiman untuk menekan pemilih California. "Ini upaya menyedihkan dan putus asa," ujarnya dalam rilis resmi.
Pemungutan suara oleh non-warga negara di pemilu federal memang melanggar hukum di seluruh 50 negara bagian, termasuk California. Konstitusi AS juga memberi negara bagian wewenang eksklusif menyelenggarakan pemilu, meski Kongres boleh menetapkan regulasi prosedur pemungutan suara.
Dampak bagi masyarakat: Keputusan ini menjadi angin segar bagi hak pilih warga California, terutama kelompok minoritas dan imigran yang kerap menjadi sasaran tuduhan palsu. Namun, polemik ini berpotensi memperkuat narasi ketidakpercayaan terhadap proses pemilu yang kerap dihembuskan Trump, sehingga bisa memicu skeptisisme publik terhadap hasil pemilu sela. Masyarakat perlu mencermati bahwa klaim pemilih non-warga negara berulang kali terbukti tidak akurat, sehingga isu ini lebih bernuansa politis ketimbang faktual.