Jakarta - Ketegangan di Tanduk Afrika kembali memanas. Eritrea dengan tegas membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan dalih untuk memperpanjang perang, setelah muncul laporan keberadaan tentara mereka di wilayah Ethiopia.
Sejumlah saksi mata melaporkan kepada Reuters bahwa puluhan tentara Eritrea terlihat melintasi kota Adigrat, wilayah utara Ethiopia, dengan menggunakan dua truk. Mereka dikenali dari seragam kamuflase putih gading yang khas. Kota Adigrat sendiri hanya berjarak sekitar 25 kilometer dari perbatasan Eritrea.
Komandan Pasukan Perdamaian Tigray, Gebreigziabher Beyene, mengklaim bahwa tentara Eritrea telah masuk ke wilayah Tigray dengan persenjataan berat. Ia menduga Eritrea sengaja mengerahkan pasukannya agar pertempuran terjadi di dalam wilayah Tigray, bukan meluber ke Eritrea.
Menanggapi tuduhan ini, Menteri Informasi Eritrea, Yemane Meskel, tidak secara eksplisit membantah bahwa pasukannya melintasi perbatasan. Namun, ia menuding pemerintah Ethiopia sedang membangun narasi palsu 'pertahanan diri' untuk membenarkan agresi perang mereka.
Jika terkonfirmasi, ini menjadi momen pertama kalinya pasukan Eritrea terlihat di Ethiopia sejak pecahnya kembali konflik bersenjata pada 23 September lalu. Ethiopia sebelumnya telah menuduh Eritrea, Mesir, dan Sudan mendukung aliansi bersenjata yang berusaha menggulingkan pemerintahan mereka, tuduhan yang dibantah keras oleh ketiga negara tersebut.
Di tengah situasi ini, Eritrea resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Ethiopia. Keputusan ini diambil setelah Addis Ababa mengumumkan penutupan kedutaan besarnya di Asmara dan mengusir 10 diplomat Eritrea. Kementerian Luar Negeri Eritrea menyatakan bahwa tindakan Ethiopia tidak menyisakan pilihan lain selain membalas dengan cara yang sama.
Analisis Dampak: Eskalasi konflik ini berpotensi besar mengguncang stabilitas kawasan Tanduk Afrika. Bagi masyarakat sipil di Tigray dan sekitarnya, ancaman krisis kemanusiaan semakin nyata dengan adanya potensi perang terbuka multi-negara. Selain itu, pemutusan hubungan diplomatik menutup jalur komunikasi damai, mempersulit upaya mediasi internasional, dan berisiko menarik negara-negara tetangga seperti Sudan dan Mesir ke dalam pusaran konflik yang lebih luas.