DUBLIN - Republik Irlandia menghadapi gangguan layanan publik terbesar dalam sejarah modern. Lebih dari 300.000 pekerja, mulai dari perawat, dokter, guru, hingga pegawai negeri sipil, menghentikan aktivitas kerja selama 24 jam penuh pada hari ini (Rabu). Aksi mogok ini merupakan puncak dari perselisihan panjang mengenai kenaikan upah yang tak kunjung mencapai titik temu dengan pemerintah.
Dampak dari aksi ini sangat masif. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, sementara ribuan jadwal operasi dan janji temu pasien di rumah sakit dibatalkan. Garis piket (picket lines) terlihat di berbagai fasilitas umum, menghentikan laju birokrasi dan layanan kesehatan. Sebelumnya, para pekerja telah melakukan aksi 'work-to-rule' (bekerja sesuai aturan secara ketat untuk memperlambat produktivitas) sejak akhir September lalu, namun pemerintah dianggap tidak responsif.
Serikat pekerja terbesar, Fórsa, menegaskan bahwa aksi ini adalah jalan terakhir. Brendan O'Brien dari SIPTU menyatakan bahwa 'niat baik' pekerja selama ini telah dieksploitasi, dan kegagalan pemerintah membuka dialog formal memaksa mereka bertindak kolektif. Pemerintah Irlandia melalui Menteri Pengeluaran, Jack Chambers, menyebut aksi ini sebagai 'kekecewaan mendalam' dan memperingatkan dampak signifikan terhadap ekonomi.
Di balik aksi ini, terdapat realitas pahit para pekerja sektor publik. Seorang guru di Dublin, Dawn Hutchings-Walsh, mengungkapkan bahwa gajinya tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup yang melonjak. Koleganya, Sinéad McCarthy, bahkan harus mengambil cuti karier dan pindah ke Dubai selama dua tahun hanya untuk bisa menabung uang muka rumah, karena merasa mustahil membeli properti di Irlandia dengan gaji saat ini. Serikat guru (ASTI) menilai pemerintah bersikap 'laissez-faire' atau masa bodoh terhadap krisis ini. Aksi mogok lanjutan dijadwalkan pada 21 Oktober jika tidak ada kesepakatan.