Baru-baru ini, dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman AS kembali membuka tabir bagaimana mendiang Jeffrey Epstein diduga masih bisa memainkan pengaruhnya di lingkaran politik elit. Isi dokumen itu menunjukkan Epstein mencoba memfasilitasi pertemuan antara seorang politikus Demokrat dari Kepulauan Virgin AS, Stacey Plaskett, dengan Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer.
Pertemuan ini vital bagi Plaskett untuk melobi dana bantuan bencana bagi Kepulauan Virgin yang porak-poranda oleh badai tahun 2017. Plaskett khawatir wilayahnya diabaikan, berbeda dengan Puerto Rico yang lebih mendapat perhatian dalam pembahasan bantuan. Permintaan bantuan datang dari Erika Kellerhals, pengacara pajak rekan Plaskett, kepada Epstein. Epstein kemudian meneruskan upaya ini dengan menghubungi Kathy Ruemmler, mantan Kepala Penasihat Presiden Barack Obama yang kini menjabat pengacara utama Goldman Sachs.
Meskipun tidak jelas apakah pertemuan Plaskett dan Schumer benar-benar terjadi, Kepulauan Virgin AS akhirnya menerima dana darurat sebagai bagian dari paket anggaran dua tahun pada Februari 2018. Tidak ada catatan publik tentang Schumer yang pernah bertemu atau berkomunikasi langsung dengan Epstein.
Terkuaknya email ini bukan yang pertama kali mengungkap pengaruh Epstein, bahkan setelah vonisnya pada 2008 atas kasus prostitusi anak di bawah umur. Kasus ini kembali menyoroti bagaimana figur kontroversial sepertinya mampu mempertahankan akses dan pengaruh di level tertinggi politik dan bisnis. Stacey Plaskett sendiri bukan kali ini saja dikaitkan dengan Epstein; sebelumnya, ia nyaris mendapat sanksi DPR AS karena Epstein diketahui 'mengajarinya' via pesan teks saat sidang kongres pada Februari 2019. Hal ini memicu pertanyaan serius tentang etika dan transparansi dalam lobi politik, terutama ketika melibatkan individu dengan reputasi tercela seperti Epstein. Ini juga menunjukkan betapa krusialnya transparansi dalam setiap upaya lobi politik, apalagi untuk dana bantuan bencana yang menyangkut hajat hidup orang banyak.