Washington, DC - Kemenangan besar Partai Demokrat dalam pemilihan umum tengah (midterm) Amerika Serikat rupanya tak serta-merta membuat mereka bisa leluasa mengendalikan pemerintahan. Meski berhasil merebut kendali atas kedua kamar Kongres, Partai Demokrat masih menghadapi tembok tebal bernama Donald Trump.
Dalam kampanyenya, Demokrat menjanjikan penurunan biaya hidup, penghentian perang di Iran, dan pengawasan ketat terhadap Presiden Trump. Namun, janji-janji tersebut tidak akan mudah direalisasikan. Kendali penuh baru akan mereka pegang pada Januari mendatang. Itu pun dengan catatan, tanpa dukungan dari Partai Republik, langkah mereka bakal tersendat karena aturan filibuster di Senat yang mensyaratkan 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang.
Bahkan jika Demokrat berhasil meloloskan UU, Trump masih memegang hak veto. Trump pun sudah berkoar di sebuah podcast bahwa ia akan memveto semua kebijakan yang tidak sejalan dengannya. Meski begitu, Demokrat tidak sepenuhnya mandek. Mereka kini memegang kendali atas komite-komite penting yang bisa meluncurkan investigasi, serta kekuasaan untuk menyetujui atau menolak nominasi pejabat di Senat.
Untuk menekan biaya hidup, Demokrat disebut bisa memanfaatkan investigasi kongres untuk mendesak pemerintahan Trump mengakhiri konflik dengan Iran. Sebab, perang tersebut telah membuat harga energi melonjak akibat terganggunya jalur pelayaran Selat Hormuz. Selain itu, Demokrat berpeluang besar menyalurkan bantuan kesehatan yang sempat terhenti, dengan cara menyelipkan kebijakan tersebut ke dalam RUU belanja pemerintah yang sulit diveto Trump tanpa risiko politik besar bagi Partai Republik.
Analisis Dampak: Situasi ini menunjukkan bahwa kemenangan elektoral tidak selalu berbanding lurus dengan kekuasaan legislatif yang efektif. Bagi masyarakat Amerika, kebuntuan politik (gridlock) ini berpotensi memperlambat penurunan harga kebutuhan pokok dan penyelesaian konflik luar negeri yang memengaruhi harga minyak global. Namun, adanya kendali komite oleh Demokrat memberikan harapan baru akan transparansi pemerintahan dan pengawasan terhadap kebijakan kontroversial Trump.