Warga Cape Verde mulai menyalurkan suara mereka dalam pemilihan presiden yang digelar Minggu (19/10), dengan lebih dari 300.000 pemilih terdaftar. Pertarungan utama mempertemukan Presiden petahana Jose Maria Neves dari partai PAICV melawan Joana Rosa dari partai oposisi MpD — kandidat perempuan pertama dalam sejarah pemilu presiden negara itu sejak kemerdekaan 1975.
Neves, 66 tahun, yang pernah menjabat Perdana Menteri selama 15 tahun dan menjadi presiden pada 2021, diunggulkan berkat kemenangan partainya di parlemen Mei lalu. Namun Rosa, mantan Menteri Kehakiman, menjadi penantang terkuat dengan mengusung isu utama: menghentikan gelombang emigrasi pemuda yang terus meningkat.
Emigrasi memang menjadi momok bagi negara kepulauan di lepas pantai Senegal ini. Jumlah warga diaspora Cape Verde — mayoritas di Portugal dan Amerika Serikat — mencapai dua kali lipat populasi di dalam negeri. Sekitar 77.000 diaspora terdaftar sebagai pemilih di kedutaan besar luar negeri. Neves menjanjikan gelaran KTT Pemuda untuk mengatasi masalah ini, sementara Rosa menyerukan pemerintahan yang mampu membuat anak muda 'membangun masa depan di rumah sendiri'.
Pengamat politik Universitas Cabo Verde, Roselma Evora, menyebut banyak pemilih merasa terasing dari kelas politik yang dianggap tak memahami kesulitan sehari-hari mereka. Hasil pemilu diperkirakan keluar dalam 2-3 hari. Kandidat harus meraih suara di atas 50 persen untuk menang, atau dua teratas akan maju ke putaran kedua pada 29 November mendatang.
Analisis dampak: Pemilu ini menjadi ujian stabilitas politik Cape Verde di tengah reputasinya sebagai negara demokratis paling stabil di kawasan Afrika Barat yang rawan konflik. Kemenangan Rosa akan menjadi tonggak sejarah gender, sementara kemenangan Neves akan memperkuat dominasi PAICV. Terlepas dari hasilnya, isu emigrasi pemuda akan tetap menjadi pekerjaan rumah utama pemerintahan berikutnya — karena tanpa lapangan kerja, stabilitas politik dan sosial negara ini bisa terancam dalam jangka panjang.